TANJUNG SELOR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar rapat paripurna pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kaltara pengganti antar waktu (PAW) masa bakti 2019-2024 di Tanjung Selor, Rabu (30/6).
Pada rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kaltara, Andi Hamzah tersebut, Anto Bolokot ditetapkan sebagai PAW almarhumah Hj. Asmah Gani yang telah meninggal dunia pada 22 Februari 2021 lalu.
“Kepala Pak Anto, selamat bergabung sebagai anggota DPRD Kaltara ini. Dengan bergabungnya Pak Anto ini, maka anggota DPRD Kaltara kembali lengkap 35 orang,” ujarnya kepada Radar Kaltara usai rapat paripurna tersebut.
Politisi Partai Gerindra ini juga meminta kepada Anto agar dapat segera menyesuaikan diri untuk bergabung di keanggotaan DPRD Kaltara ini. Artinya, tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat harus dapat dijalankan sebagaimana mestinya.
Wakil Ketua II DPRD Kaltara, Andi M Akbar menambahkan, pihaknya dari pimpinan juga berharap kepada Anto agar bisa kompak dan solid dalam lembaga legislatif dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat di pemerintahan.
“Tentu sesuai dengan sumpah dan janji pelantikan, yaitu untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya di Kaltara,” kata Politisi Partai Hanura ini.
Dalam hal ini, Anto secara otomatis langsung masuk untuk bergabung di Komisi I. Ini sesuai dengan surat mandat dari Fraksi Golkar untuk menggantikan posisi almarhumah Hj. Asmah Gani di Komisi I DPRD Kaltara.
Sementara, Anto Bolokot mengatakan, yang pertama itu ia akan melanjutkan perjuangan yang sudah ada. Kemudian, ia juga berharap bisa hadir untuk memberikan warna tersendiri untuk memajukan Kaltara, khususnya Kabupaten Nunukan.
Sebagai politisi yang berasal dari pedalaman, Anto mengatakan, ada beberapa hal yang akan diperjuangkan untuk menjadi perhatian pemerintah dan pemerintah daerah di wilayah perbatasan dan pedalaman provinsi ke-34 ini.
“Salah satunya sektor pendidikan. Karena sekolah yang ada di pedalaman saat ini masih banyak yang tidak layak pakai. Termasuk juga persoalan pelayanan kesehatan, di mana masih banyak yang mengalami kekurangan SDM,” tuturnya.
Pastinya, beberapa persoalan yang masih terjadi di wilayah perbatasan dan pedalaman ini akan disuarakan ke pemerintah dan pemerintah daerah agar menjadi perhatian serius dan dapat segera ditindaklanjuti. (iwk/har)
