Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sanggau, Tengku Firdaus mengatakan dugaan keterlibatan Bank Rakyat Indonesia (BRI) terkait dugaan korupsi bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Tayan Hilir, masih dalam proses kajian pihaknya. Bila alat bukti lengkap, kemungkinan tersebut bisa saja terjadi.
“Kami masih kaji persoalan ini. Kalau memang alat bukti nanti lengkap, bisa saja nanti pihak BRI kita sangkakan,” ungkapnya, Selasa (31/8) diberitakan pontianakpost.co.id. Menurut dia, pihak BRI menunjuk tenaga kontrak, yang seharusnya bekerjasama dengan petugas pendamping meneruskan kartu PKH, buku dan nomor pin, langsung kepada penerima dengan tanda terima. Faktanya, petugas kontrak menyerahkan seluruhnya kepada pendamping PKH yang kemudian disalahgunakan.
Tengku memastikan akan menindak tegas yang terlibat dalam kasus penyimpangan dana bansos tersebut. Menurutnya, korupsi bansos seperti yang terjadi di Tayan Hilir diduga karena tidak melibatkan pemerintah daerah.
“Kalau ada indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana bansos, saya pastikan akan kami tindak tegas. Tapi kalau hasil pemeriksaan hanya kelalaian administrasi, akan kita lakukan pembinaan,” tegasnya.
Bansos PKH ini, lanjut dia, mulai dari proses penetapan surat keputusan kementerian saja, pendamping menarik data dari badan pusat statistik (BPS). Sementara data BPS dapat berubah dalam satu tahun anggaran.
“Tapi bukan berarti kami mengucilkan data BPS ya. Kemudian, informasi data penerima ini tidak disampaikan secara baik,” ujarnya.
Selain Bansos PKH Tayan Hilir. Jaksa juga menyasar PKH di tiga kecamatan lain di Kabupaten Sanggau. Sedikitnya ada tiga laporan yang telah diterima pihaknya. “Ada tiga laporan yang masuk terkait Bansos PKH. Kami akan menindaklanjuti laporan itu. Perkembangannya seperti apa nanti kami sampaikan. Tapi saya belum mau sebut kecamatan mana saja. Itu nanti,” katanya. (sgg)
