TANJUNG SELOR – Ribuan petugas penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulungan dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bulungan mengikuti rapid tes sebelum bertugas saat pencoblosan. Itu dilakukan untuk memastikan petugas dalam kondisi sehat dan tidak terpapar Covid-19.
Ketua KPU Bulungan Lili Suryani menyampaikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang mengikuti rapid tes sebanyak 2.324 orang. Jumlah tersebut untuk 332 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 10 kecamatan dan setiap TPS sebanyak 7 orang. Kemudian, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 50 orang diperuntukan 5 orang setiap kecamatan.
Untuk Sekretariat PPK ada 30 orang untuk 10 kecamatan atau 3 orang setiap kecamatan. Selain, itu ada tambahan dari Linmas yang bertugas di TPS sebanyak 664 orang. “Sebelum PPK dan KPPS bertugas, KPU Bulungan melakukan rapid tes. Tujuannya untuk memastikan petugas dalam kondisi sehat. Dan memastikan Pilkada Serentak 2020 bebas Covid-19,” ucap Lili Suryani kemarin.
Rapid tes yang dilakukan untuk petugas dilakukan di beberapa daerah di Bulungan dengan melibatkan dua klinik dan Rumah Sakit Daerah dr. H. Soemarno Sosroadmodjo. Petugas klinik yang melakukan rapid tes akan ke kecamatan seperti Bunyu dan beberapa daerah lainnya.
“Dimulai 27 hingga 30 November. Hari pertama ada 4 kecamatan besok (hari ini, Red) 4 termasuk Bunyu. Untuk hasilnya akan disampaikan setelah rapid selesai dilaksanakan,” katanya.
Sementara, Anggota Bawaslu Bulungan, Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Syaifudin menambahkan untuk Bawaslu Bulungan total ada 513 petugas yang mengikuti rapid tes. Terdiri dari pengawas kecamatan sebanyak 80 orang atau setiap kecamatan 8 orang. Kemudian, pengawas desa 81 orang, pengawas TPS 322 orang dan kabupaten 20 orang.
“Rapid tes dimulai kemarin (26/11) di Kecamatan Bunyu, hari ini (kemarin, Red) Peso, Peso Hilir, Tanjung Palas dan Tanjung Palas Barat. Selebihnya, besok 5 kecamatan,” sebutnya.
Ia menegaskan, nantinya jika ada yang dinyatakan reaktif tentunya akan mengikuti protokol kesehatan seperti karantina mandiri. Jika saat hari H tidak dapat melaksanakan tugas, maka pengawas tingkat atas akan menggantikan. “Misalnya pengawas TPS tidak bisa akan digantikan pengawas desa dan begitu seterusnya,” ujarnya. (akz/eza)
