TANJUNG SELOR – Salah satu program prioritas Pemkab Bulungan adalah mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai pusat pangan yang berbasis industri. Namun, sampai saat ini pengembangan belum juga berjalan maksimal, karena masih ada beberapa kendala. Salah satunya dari segi infrastruktur.
Bupati Bulungan, H. Sudjati mengatakan, permasalah infrastruktur ini memang menjadi persoalan selama ini dalam pengembangan pangan di Kabupaten Bulungan. “Kalau di lapangan tidak ada masalah, infrastruktur saja yang masih kurang,” ungkap Sudjati kepada Radar Kaltara, Senin (12/10).
Seperti diketahui kawasan pengembangan pangan di Bulungan ini berada di kawasan transmigrasi. Infrastruktur untuk keluar itu masih sulit dan mahal. “Sekarang ini warga harus naik perahu ketinting untuk mengangkut hasil pertanian,” ujarnya.
Menurutnya, jika sudah ada akses infrastruktur yang baik, maka pengembangan pangan di Bulungan tidak begitu sulit. “Penyediaan infrastruktur ini sebetulnya bukan dari kabupaten saja, dari provinsi juga bisa. Iya, keroyokan,” bebernya.
Namun demikian, Sudjati mengklaim di bawah kepemimpinannya pemenuhan infrastruktur di daerah tetap berjalan. Tidak seperti kabupaten/kota lainnya. “Setiap tahun di kawasan transmigrasi itu selalu ada pengerjaan fisik, walaupun sekarang ini anggaran kita masih terbatas,” ujarnya.
Disinggung mengenai capaian, Sudjati mengaku belum mengetahui secara pasti, kerena belum melakukan penghitungan. Tetapi sekarang ini capaian baru 50 persen. “Secara pasti saya tidak tahu. Tetapi kalau 50 persen sepertinya ada,” bebernya.
Untuk saat ini dirinya belum dapat menargetkan apakah bisa 100 persen hingga akhir jabatan atau tidak “Saya masih optimistis bisa 100 persen,” ungkapnya.
Sudjati menilai saat ini masyarakat Kabupaten Bulungan sudah sejahtera. Hal itu dapat dilihat dari apa yang dikonsumsi masyarakat. “Sekarang ini kan tidak ada masyarakat yang makan selain nasi, dan hampir rata-rata sudah punya kendaraan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, H. Sunardi menyampaikan, terkait pemenuhan infrastruktur selama itu masih menjadi aset kabupaten tentunya sulit. “Bisa saja kita membantu jika ada permohonan dari Pemkab Bulungan,” bebernya.
Itu pun tetap harus melalui survei lapangan. “Yang penting ada koordinasi saja,” singkatnya. (*/jai/eza)