TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan memastikan telah merealisasikan 100 persen dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020.
Bupati Bulungan, H. Sudjati mengatakan, untuk KPU Bulungan NPHD yang disepakati sebesar Rp 21.500.000.000, Bawaslu Rp 6.000.000.000 kemudian Polres Bulungan Rp 3.000.000.000. “Sudah tidak ada masalah, karena sudah 100 persen terealisasi,” kata Sudjati kala ditemui di ruang kerjanya, Jumat (10/5).
Namun, terkait usulan tambahan anggaran untuk pengamanan yang diusulkan Polres Bulungan hingga saat ini orang nomor satu di Bumi Tenguyun itu mengaku belum menerima usulan. “Saya belum ada menerima usulan tambahan anggaran dari Polres,” sebutnya.
Jika ada usulan penambahan Pemkab Bulungan tidak serta merta bisa langsung menyetujui, karena harus menyesuaikan kondisi keuangan daerah. “Kondisi keuangan sekarang ini kan masih defisit. Jadi, sulit juga. Tapi kalau memang nanti ada usulan tambahan anggaran akan kita bahan lebih lanjut lagi dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD),” bebernya.
Sementara itu, Kepala Bidang Penerimaan dan Pengeluaran Kas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bulungan, Fathur Arifin mengatakan, pencarian NPHD ini dilakukan secara bertahap. Untuk KPU pencairan tahap pertama melalui anggaran perubahan 2019 sebesar Rp 500.000.000.
“Sebelum ada regulasi baru pencairan dilakukan tiga tahap. Namun karena ada regulasi baru pencairan di tahun 2020 hanya dilakukan dalam dua tahap,” bebernya.
Selanjutnya, melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 dilakukan pencarian tahap kedua sebesar Rp 8.400.000.000 dan tahap ketiga sebesar Rp 12.600.000.000. “Jadi, total yang sudah kita cairkan sebesar Rp Rp 21.500.000.000,” ungkapnya.
Kemudian untuk Bawaslu Bulungan dari nilai NPHD sebesar Rp 6.000.000.000 telah dicarikan pada tahap pertama sebesar Rp 2.400.000.000 dan tahap kedua Rp 3.600.000.000. “Untuk anggaran pengamanan juga sudah kami carikan sebesar Rp 3.000.000.000,” bebernya.
Terkait usulan tambahan anggaran yang diusulkan Polres Bulungan, hingga saat ini pihaknya mengaku belum ada menerima usulan. “Saya kan masuk di tim anggaran, sampai saat ini belum ada usulan yang masuk,” singkatnya.
Sebelumnya, Kapolres Bulungan AKBP Teguh Triwantoro menyampaikan usulan untuk tambahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sudah dilakukan dan berharap Pemkab Bulungan dapat menyetujui. Alasannya, dana hibah yang diberikan sangat kurang dari standar minimal.
Baginya, dengan kondisi pandemi Covid-19 ada kebutuhan di luar pengamanan. Seperti pembelian APD dan penggunaan tidak termasuk bekal kesehatan. Dari pengajuan Rp 9 M turun Rp 3 M dan dibagi 3. Sementara, NHPD Tana Tidung Rp 700 juta. “Kemarin sudah saya tandatangani untuk anggaran mudah-mudahan bisa terealisasi,” pungkasnya. (jai/akz/eza)
