TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) secara simultan melakukan percepatan pembangunan di wilayah perbatasan dan pedalaman provinsi termuda Indonesia ini.
Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie mengatakan, ke depan infrastruktur yang sudah dibangun tapi belum selesai akan dilanjutkan, baik yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltara maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). "Terutama APBN yang besar-besar itu PLBN (Pos Lintas Batas Negara), utamanya yang di Sei Pancang dan Long Midang. Setelah itu disusul yang di Labang dan Long Nawang," ujar Irianto kepada Radar Kaltara, saat ditemui di Tanjung Selor, Rabu (6/11).
Irianto menyebutkan, anggaran untuk pembangunan dua PLBN (Sei Pancang dan Long Midang) sudah ada. Bahkan proses lelangnya pun sudah jalan. Target dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku pelaksana, Maret 2021 sudah rampung. “Untuk itu, maka kita akan terus lakukan monitoring, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana tugas saya selaku Gubernur, perwakilan pemerintah pusat di daerah," kata mantan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Timur (Kaltim) ini.
Sebagai tindak lanjut untuk percepatan pembangunan di wilayah perbatasan dan pedalaman ini, baik dari Satker maupun Kepala Balai dari Kementerian PUPR selalu melakukan koordinasi dan komunikasi yang intens dengan pihaknya.
Selain itu, secara simultan pihaknya juga terus meningkatkan pendidikan, khususnya tingkat SMA/SMK sederajat yang menjadi kewenangan provinsi sesuai amanat Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. "Ini menjadi fokus kita, dan sudah dimulai dari pelaksanaan UNBK, internet masuk sekolah, peningkatan kualitas guru, penyaluran beasiswa, pengiriman pelajar berprestasi, termasuk prioritas kita lulusan di perbatasan itu mengikuti pendidikan di perguruan tinggi di dalam dan luar negeri," bebernya. "Bahkan, yang ke Cina itu banyak juga yang dari Krayan Kabudaya, dan Lumbis," sambungnya.
Sementara untuk di bidang kesehatan, ditunjukkan dengan pelaksanaan program dokter terbang, pembangunan rumah sakit (RS) pratama, ke depan juga akan dilakukan penambahan dokter.
Dan yang tak kalah pentingnya, masalah kebutuhan pokok masyarakat. Baik dalam bentuk sembako maupun bahan bakar minyak (BBM). Termasuk soal listrik dan jaringan telekomunikasi di perbatasan turut menjadi perhatian serius pemerintah. "Ke depan, daerah yang masih blank spot di Kaltara ini kita upayakan agar pihak provider dapat mengaktifkan sejumlah BTS yang sudah terbangun. Intinya, kita upayakan daerah kita ini bisa jadi lebih baik lagi," harapnya. (iwk/ash)
