PALANGKA RAYA - Babak baru dan angin segar dari pemilihan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Tengah (Kalteng).
Walau masih di bawah bayang-bayang gugatan Rahmadi G. Lentam ke Badan Arbritase Olahraga Indonesia (BAORI). Namun pasti, Tim Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Ketua Umum KONI Kalteng 2020-2025 memastikan Edy Raya Samsuri dan Christian Sancho yang “bertarung” perebutan kursi ketua.
Pengumanan itu disampaikan langsung Caretaker KONI Kalteng Mayjen (purn) Heru Suryono bersama Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) usai menggelar rapat terbatas dan memutuskan keduanya, lolos verifikasi dan validasi sebagai calon ketua, Selasa (18/2).
Walau sebenarnya ada tiga orang mengambil formulir. Sigit K. Yunianto tidak mengembalikan formulir pendaftaran.
Heru Suryono menyampaikan dengan dua kandidat, kegiatan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan secara resmi dengan surat, agar masing masing calon menyiapkan visi misi apabila terpilih jadi ketua, terutama programnya untuk kemajuan prestasi olahraga atau atlet Kalteng.
”Yang maju Pak Edy Raya dan Sancho,” ujarnya.
Dia mengatakan, pelaksanaan musyawarah luar biasa nantinya akan digelar tanggal 21-23 Febuari 2020 dengan 49 suara, bertempat di Palangka Raya.
Berharap tidak ada kendala dan Ketua KONI Kalteng bisa terpilih, awal Maret sudah pelantikan secara definitif.
“Semoga awal Maret sudah definitif, sebab proses pendaftaran atlet yang akan didaftarkan KONI Kalteng untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) yang bulan ini akan mulai. Maka dari itu, kami berkeinginan setelah terpilih ketua baru, diproses semua administrasi mengenai kepengurusan KONI Kalteng, sehingga atlet yang lolos pra PON bisa mengikuti kegiatan PON di Papua,” tegasnya.
Ditanya terkait Edy Raya Samsuri yang merupakan pejabat publik dan masih menjadi Bupati Barito Selatan dan diinformasikan tidak bisa menjabat Ketua KONI Kalteng.
Heru menyampaikan dan menambahkan hal itu tidak benar, dan Dalam AD/ART KONI tidak ada larangan tersebut, sehingga diperbolehkan. Asalkan ada izin dari atasan, dalam hal ini Gubernur Kalteng.
“Boleh saja asal ada izin, bahkan TNI aktif pun jadi ketua KONI bisa. Contohnya Gubernur Papua merangkap Ketua KONI, lalu banyak lagi Bupati jadi Ketua KONI. Makanya ada izin, jika Gubernur izin Mendagri, Bupati dan Wali Kota izin Gubernur,” imbuh mantan perwira tinggi TNI ini.
Ditanya tentang langkah hukum gugatan Rahmadi G. Lentam ke Badan Arbritase Olahraga Indonesia (BAORI). Heru juga menekan hal itu tidak menjadi persoalan dan tidak mempengaruhi hasil keputusan yang sudah diambil dan Ketua KONI Kalteng terpilih, sebab hal ini mengutamakan kepentingan bersama dan olahraga Kalteng.
“Jalan saja dan tidak ada masalah, tidak berpengaruh apapun nanti keputusannya. Sebab kami kedepankan kepentingan bersama dan jangan ego pribadi. Tapi yang pasti, jika sudah ada Ketua KONI Kalteng definitif, maka Kalteng masih memiliki waktu untuk berlaga di PON nantinya, asal jangan ada konflik kembali,” pungkasnya. (daq/fm)
