Penyetopan Premium Dinilai Bukan Solusi

- Senin, 18 Februari 2019 | 20:49 WIB

TANJUNG SELOR – Maraknya aktivitas pengetap di dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jalan Sengkawit dan SPBU di Jalan Katamso, membuat PT Pertamina merasa geram dan berencana menyetop pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) jenis premium ke Bulungan.

Hal itupun menjadi pro kontra dari beberapa pihak. Salah satunya dari SPBU, pihaknya mengaku tidak setuju dengan langkah yang direncanakan pihak Pertamina tersebut. Apalagi selama ini kebutuhan BBM di masyarakat belum dapat terpenuhi, bahkan selalu kurang.

“Sekarang ini saja kebutuhan BBM masyarakat di Bulungan masih kurang, kalau disetop lagi tentu hal itu akan menjadi permasalahan baru,” ungkap Yusuf, Pengelola SPBU Jalan Sengkawit kepada Radar Kaltara, Senin (18/2).

Masyarakat pada dasarnya tidak mau tahu BBM itu kurang, masyarakat tahunya BBM itu ada. Sebenarnya permasalahan BBM yang tidak pernah mencukupi dengan kebutuhan masyarakat ini telah disampaikan ke Pertamina. Tapi dari pertamina beralasan mobil pendistribusi yang terbatas. “Kita juga berharap mobil itu ditambah, agar bisa memperlancar pendistribusian BBM di Bulungan,” ujarnya.

Dikatakan, sebelum SPBU Sengkawit beroperasi direncanakan akan buka selama 24 jam. Tapi karana pendistribusian yang tidak menentu akhirnya rencana itupun batal dilakukan. “Kalau sekarang ini kita buka hanya sampai jam 22.00 Wita saja,” ujarnya.

Pihak SPBU juga berharap kepada Pertamina agar lebih memfokuskan pendistribusian ke SPBU Sengkawit, karena SPBU Sengkawit telah bekerja sama dengan Pertamina. Jika SPBU Sengkawit sudah terpenuhi baru didistribusikan ke SPBU lain.

“Kalau SPBU yang lain itu kan hanya perorangan saja, jadi harus SPBU kita dulu yang difokuskan, agar kebutuhan BBM di masyarakat dapat terpenuhi,” ujarnya.

Yang lebih parah jika BBM cepat habis, sebab banyak masyarakat berpikiran petugas SPBU bermain BBM. Sebenarnya yang membuat BBM itu cepat habis karena adanya oknum pengetap, dan oknum pengetap itu merupakan masyarakat itu sendiri. Tentu hal itu harus menjadi perhatian bersama, sebab masyarakat yang bukan pengetap tidak bisa menikmati BBM bersubsidi.

“Saya sebenarnya sudah sampaikan saat pertemuan dengan pemerintah, percuma saja ada petugas yang menjaga SPBU dan mencatat pelat kendaran,” ujarnya.

Karena pengetap yang masuk di SPBU itu bukanlah satu atau dua kendaraan saja, banyak sekali. Jika ingin lebih efektif mengetahui pengetap itu caranya mudah, petugas cukup memperhatikan pembelian pada layar dispenser SPBU. Misalnya, ada mobil jenis Avanza membeli lebih dari 50 liter, itu sudah harus dicurigai, karena bisa saja tangkinya telah dimodifikasi oleh oknum pengetap. “Kalau normalnya kan tangki mobil Avanza itu hanya 45 liter saja,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga harus membuat regulasi dengan membuat peraturan daerah (perda) yang mengatur pedagang eceran. Contoh kecil pedagang eceran di Berau, itu sudah diatur dengan perda. “Kalau ada pedagang yang menjual melebih kesepakatan yang telah diatur Perda, maka pedagang akan mendapatkan sanksi,” bebernya.

Terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan, Syarwani mengatakan, sebenarnya untuk mengurangi aktivitas pengetap itu tidak perlu dengan menyetop pendistribusian premium ke Bulungan, karena hal itu akan menimbulkan masalah baru. “Kasihan masyakat yang bukan pengetap, dan sudah terbiasa menggunakan premium,” bebernya.

Tidak hanya itu saja, penyetopan itu juga akan sangat berdampak pada perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. “Saya sangat yakin kalau sampai disetop masyarakat akan sulit mendapatkan BBM, dan perekonomian masyarakat tidak akan bisa berputar dengan baik,” ujarnya.

Langsung menyetop tentu hal itu bukan solusi menurutnya. Dalam mengatasi pengetap itu semua instansi terkait harus terlibat, baik itu dari pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) serta Polres Bulungan. Pertamina harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, jangan langsung mengambil langkah menyetop pendistribusian premium. “Saya sangat sayangkan kalau hal itu sampai terjadi,” bebernya.

Tidak hanya pihak SPBU dan DPRD saja yang menolak, sebagian masyarakat pun menolak penyetopan premium tersebut. Salah satunya Satriadi (26), ia menilai sekarang ini saja masyarakat masih harus mengantre panjang untuk mendapatkan BBM. “Kalau sampai premium disetop lagi pasti masyarakat akan lebih banyak mengantre BBM,” bebernya.

Halaman:

Editor: kalpos123-Azward Kaltara

Rekomendasi

Terkini

Data BPS Bulungan IPM Meningkat, Kemiskinan Turun

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB

Ombudsman Kaltara Soroti Layanan bagi Pemudik

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:30 WIB

Harus Diakui, SAKIP Pemprov Kaltara Masih B Kurus

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Penanganan Jalan Lingkar Krayan Jadi Atensi

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Jalan Penghubung di Krayan Ditargetkan Maret Mulus

Selasa, 26 Maret 2024 | 13:50 WIB

3.123 Usulan Ditampung di RKPD Bulungan 2025

Selasa, 26 Maret 2024 | 07:00 WIB

Anggaran Rp 300 Juta Untuk Hilirisasi Nanas Krayan

Senin, 25 Maret 2024 | 18:45 WIB
X