TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara masih membutuhkan tambahan Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebab diutarakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara Burhanuddin, jumlah ASN di lingkup Pemprov kaltara belum ideal.
Dikatakannya, kebutuhan ASN di Pemprov Kaltara belum mencapai 50 persen. Berdasarkan data yang ada di Pemprov Kaltara, kebutuhan ASN, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sebanyak 7.793 orang. Namun saat ini baru terpenuhi sekitar 3 ribu lebih.
"Memang belum ideal. Apalagi setelah ada beberapa perubahan yang dilakukan. Khususnya penyesuaian dan perubahan struktur organisasi," katanya kepada Rakyat Kaltara, Sabtu (13/3).
Pemprov Kaltara juga telah menyusun ulang analisis jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), guna memenuhi kebutuhan ASN. Penyusunan Anjab dan ABK dilakukan setiap tahun. Adapun yang menjadi permasalahan, yakni ASN yang masih kurang sesuai Anjab dan ABK, tidak hanya di posisi staf saja. Terdapat kekurangan pada posisi-posisi penting lainnya, seperti posisi kepala seksi hingga kepala dinas.
"Rekrutmen ASN, baik itu PNS dan PPPK, itu standarnya hanya staf. Padahal di atas staf juga masih kekurangan," terangnya.
Pihaknya masih terus berupaya untuk mengusulkan tambahan ASN ke pusat. Melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Usulan yang saat ini dikirim ke pusat, sebanyak 933 formasi untuk CPNS. Kemudian untuk PPPK sendiri sebanyak 755 formasi.
"Kepastiannya berapa jatah yang diberikan, tetap menunggu secara resmi dari pusat. Secara resmi untuk tahun 2021 kita belum ada terima informasi terkait adanya penerimaan CPNS dan PPPK," jelasnya. (fai/udi)
