MANAGED BY:
SELASA
07 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Rabu, 08 Maret 2017 22:10
PROTES..!! Kapal Pengangkut Mogok Berlayar

Kapal Berizin Tetap Ditangkap di Laut

-

TARAKAN – Mulai kemarin, sejumlah pemilik kapal pengangkut yang beroperasi di wilayah Kaltara mogok berlayar. Ini mereka lakukan sebagai bentuk protes sekaligus buntut dari penangkapan 6 kapal antar daerah yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut dalam beberapa waktu belakang ini.

Penangkapan terjadi dengan alasan kapal-kapal itu tidak memiliki sertifikat radio, dan sertifikat ukuran lambung kapal dari Badan Klasifikasi Nasional. Padahal sebelum berlayar, kapal-kapal ini telah mendapatkan Surat Izin Berlayar (SIB) dari Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

“Sebenarnya kalau sudah ada surat izin berlayar dari syahbandar tidak boleh lagi menyetop kapal, menangkap, menaiki kapal, bahkan terkadang membawa senjata,” kata Abdul Khair, anggota DPRD Kaltara.

Akibatnya, para pengusaha pun kehilangan kepastian hukum saat berlayar. Menurut Abdul Khair yang juga Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltara, apabila KSOP telah mengeluarkan SIB, maka pihak manapun diharapkan  tidak melakukan penahanan dengan berbagai argumentasi.

“Para pengusaha itu bukannya rampok atau penjahat. Jadi ketertiban administrasi pengamanan terhadap pengusaha sama sekali tidak ada,” ujarnya.  Komandan Patroli dan Humas KSOP Tarakan, Syaharuddin mengatakan kapal-kapal yang sudah diberangkatkan dan mendapatkan SIB tentu sudah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang no 17 tahun 2008 tentang pelayaran.

Ditinjau dari berbagai peraturan menteri dan peraturan Dirjen Perhubungan Laut, kapal-kapal itu diberangkatkan setelah memenuhi persyaratan yang dilakukan melalui kajian pemeriksaan dan verifikasi, baik validitas sertifikat, kondisi lapangan dan ketentuan-ketentuan lain.

“Dari kacamata kami, dalam hal ini syahbandar selaku fungsi keselamatan dan keamanan, kapal-kapal pengangkut barang berbahaya seperti bahan bakar minyak itu sudah memenuhi persyaratan makanya kami mengeluarkan namanya surat persetujuan berlayar,” kata Syaharuddin kemarin.

Dijelaskannya, kapal-kapal itu tentu ditinjau dari berbagai faktor sebelum diberangkatkan. Salah satunya faktor daerah pelayaran yang terdiri dari beberapa kategori yakni kategori kawasan Indonesia, lokal, seluruh lautan, terbatas, perairan dan daratan, jarak tempuh, proston kapal, tipe kapal, bahkan jenis kapal yang dibangun secara tradisional ataupun secara modern.

“Namun tidak hanya melihat itu saja. Ketika kapal itu lebih dari 35 grosstone (GT), maka berbeda perlakuannya. Kapal GT lebih daripada 175 atau 500 berbeda juga perlakuannya. Kapal yang di bawahnya GT 35 juga berbeda lagi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi banyak item, dan memang pokok permasalahan itu tidak bisa disamakan,” jelasnya.

Yang pasti, jika KSOP sudah mengeluarkan surat persetujuan berlayar, itu merupakan dokumen negara dan kapal itu dianggap memenuhi persyaratan sebagai tenaga teknis atau sebagai tenaga ahli.

“Yang namanya sebelum menerbitkan surat persetujuan berlayar yah pasti kami periksa dulu sertifikat mereka. Tidak mungkinlah kami berangkatkan kapal yang memang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi yang sudah dipersyaratkan,” ungkapnya.

Namun tidak bisa dikatakan bahwa kapal itu harus disamakan perlakuannya. Sebab ada pembebasan-pembebasan  tersendiri, apakah kapal itu wajib memiliki sertifikat radio atau tidak. Disitu bisa dilihat ternyata setelah dibuka aturan ketentuannya, ada kapal yang tidak wajib untuk sertifikat radio bahkan bisa dibebaskan dari radio.

“Untuk masalah terhadap kapal yang ditahan atau dalam pemeriksaan Angkatan Laut pada saat kapal melakukan pelayaran mungkin sebaiknya langsung berkomunikasi terhadap pihak yang mempermasalahkan kapal itu,” tambahnya.

Sementara itu Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Gig Jonias Mozes Sipasulta, yang dihubungi via telepon menyerahkan semua urusan ini pada Lantamal XIII Tarakan.“Silahkan bertanya ke Lantamal XIII Tarakan, karena itu menjadi urusan mereka,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penerangan Lantamal XIII Tarakan, Kapten Ali Siswasiwan belum bisa memberikan keterangan kepada media karena pihaknya masih melakukan konfirmasi ke pihak terkait kasus ini.“Saya harus menanyakan terlebih dahulu, jikalau sudah ada jawaban akan saya infokan,” ujarnya singkat.(*/yus/ddq)

 


BACA JUGA

Selasa, 07 Februari 2023 10:04

Ekonomi Kaltara Tumbuh 5,34 Persen

Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat sumber pertumbuhan…

Selasa, 07 Februari 2023 10:02

Kerusakan Situs Sejarah di Tarakan, Pemilik Lahan Diminta Bertanggung Jawab

Kerusakan sebuah loopghraf, situs sejarah di Kelurahan Pamusian, Tarakan Tengah dalam…

Senin, 06 Februari 2023 12:57

Pemkot Tarakan Akan Bayarkan Iuran BPJS untuk 500 UMKM

Sebanyak 500 pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Tarakan…

Senin, 06 Februari 2023 12:55

Suplai BBM bagi Nelayan Tarakan Belum Membaik

 Kesulitan masih dirasakan nelayan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM). Kendati…

Senin, 06 Februari 2023 12:54

Pembebasan Lahan TPA Baru Kelar

Sesaknya volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Hake Babu…

Senin, 06 Februari 2023 12:50

Tegaskan Masyarakat Wajib Minta Karcis

Demi mengejar target pendapatan asli daerah (PAD) retribusi parkir, Perumda…

Jumat, 03 Februari 2023 12:21

Desember 2022, Ekspor Komoditi Kaltara Naik

Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat ekspor komoditi…

Jumat, 03 Februari 2023 12:12

Anggaran Rp180 Miliar untuk Pemilu di Kaltara Kurang?

Mendekati pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan…

Jumat, 03 Februari 2023 12:11

DLH Tarakan Ingatkan Sanksi Kurungan bagi Oknum Pembuang Sampah Sembarangan

Hingga saat ini kondisi sampah di Gunung Selatan telah berkurang…

Jumat, 03 Februari 2023 12:09

Ombudsman Kaltara Nilai Perumda Belum Transparan Terhadap Soal Suntikan Dana

Adanya usulan DPRD Kota Tarakan terhadap pembubaran Perumda yang dianggap…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers