Dalam sejarahnya, Bulungan dan Tanjung Selor dulunya merupakan sebuah perkampungan yang terletak di seberang Tanjung Palas, sebagai pusat pemerintahan dari Kesultanan Bulungan. Berikut ceritanya

IWAN KURNIAWAN, Tanjung Selor

DALAM rangkaian memeringati hari jadi Tanjung Selor dan Kabupaten Bulungan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan terlebih dahulu menggelar Sidang Paripurna Istimewa di Ruang Datu Adil.

Pada awal pelaksanaan sidang, Sekretaris Dewan (Sekwan) Bulungan, Riduansyah terlebih dahulu membacakan selayang pandang tentang sejarah singkat Tanjung Selor dan Kabupaten Bulungan.

Penetapan hari jadi Tanjung Selor dan Kabupaten Bulungan dalam selayang pandang yang dibacakan, bermula dari seminar yang dilaksanakan Pemkab Bulungan pada 7 dan 8 Mei 1991.

Dari seminar itulah ditetapkan perayaan hari jadi Tanjung Selor yang jatuh pada 12 Oktober 1790 dan hari jadi Bulungan 12 Oktober 1960.

Selanjutnya, ketentuaan itu ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Tingkat II Kabupaten Bulungan Nomor 02 Tahun 1991 tanggal 12 Mei 1991 dan disahkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Nomor 003.3-IV.2-44 tanggal 24 Agustus 1991.

Dari berdirinya Kesultanan Bulungan tidak terlepas dari berkembangnya suku Bulungan yang diawali dari perkawinan antara Datu Mancang (dari Brunei) dengan Asung Luwan (Dayak Kenya).

“Selanjutnya, keturunan dari mereka inilah yang kemudian disebut sebagai suku Bulungan,” sebut Ridwansyah.

Sejak perkawinan tersebut, lanjutnya, Datu Mancang menjadi pemimpin yang bergelar Kesatria Wira pada tahun 1555 sampai 1595. Kemudian, secara turun temurun terjadilah pergantian tampuk kepemimpinan di Bulungan. Mulai dari Wira Kelana, Wira Keranda dan Wira Digedung yang diteruskan Wira Amir pada tahun 1931 sampai 1777.

Sebelum memasuki masa Wira Amir, gedung pusat pemerintahan telah dipindahkan dari Busang Arau ke Limbu. Pada saat itulah Wira Amir tampil menjadi pemegang pucuk pimpinan dan dimulailah sejarah Kesultanan Bulungan dengan penobatannya menjadi sultan pertama dengan gelar Sultan Amiril Mukminin.

Nah, pada masa kepemimpinan Wira Amir, pusat kekuasaan kembali berpindah ke Salimbatu yang pada saat itu berfungsi sebagai pusat pengembangan ajaran agama Islam.

Pada tahun 1777, Wira Amir digantikan oleh Aji Ali yang dinobatkan sebagai sultan dengan gelar Sultan Alimuddin. Saat kepemimpinannya, pemerintahaan yang sebelumnya dipindahkan ke Salimbatu kembali ditarik ke Tanjung Palas.

Hal itu tentunya sudah dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Di antaranya, Salimbatu akan dikonsentrasikan sebagai lahan persawahan guna memenuhi kebutuhan pangan penduduk yang kian bertambah.

Sempat menjabat sekira 40 tahun, Aji Ali pun digantikan oleh Aji Muhammad yang bergelar Sultan Muhammad Amiril Kaharuddin pada tahun 1817. Memasuki masa pemerintahan tersebut, sektor perdagangan mulai berkembang dan kian banyak suku dan bangsa lain yang berniaga ke Bulungan.

Setelah menjabat sekira 44 tahun, Sultan Muhammad Amiril Kaharuddin mengundurkan diri dan mengangkat puteranya Muhammad Djalaluddin menjadi sultan untuk menggantikannya.

Tapi, kepemimpinan Muhammad Djalaluddin tak berlangsung lama. Hanya berlangsung sekira 6 tahun saja, Muhammad Amiril Kaharuddin kembali naik tahta hingga akhirnya digantikan oleh Datu Alam pada tahun 1973 sampai 1875 yang dinobatkan dengan gelar Sultan Khalifatul Alam Muhammad Adil.

Di masa jabatan Datu Alam tersebut, ia sempat merenovasi Masjid Jami Tanjung Palas dan membangun istana baru, yakni Istana II yang terletak di hilir istana lama. Selain itu, satu tindakann berani yang dilakukannya dengan mengenyampingkan seluruh perjanjian yang pernah dibuat oleh Kesultanan Bulungan dengan pihak Belanda.

Setelah itu, kekuasaan selanjutnya dipegang oleh Ali Kahar dengan gelar Sultan Kaharuddin II yang bertahta hingga tahun 1889. Pasca pimpinan Ali Kahar, gelar sultan kembali dipegang oleh Sultan Azimuddin. Penobatannya mendapat pengesahan dari Gubernur Jendral Belanda di Jakarta (Batavia) melalui surat keputusan tanggal 4 Desember 1889.

“Selama menjabat, Sultan Azzimuddin terkenal dengan kebijakannya. Di antaranya, menjalankan misi sosial bagi kepentingan rakyatnya dan meredam pergolakan,” jelasnya.

Memasuki tahun 1899, Sultan Azimuddin meninggal dunia sehingga sempat terjadi kekosongan kepemimpinan mengingat putera tertua Sultan yang bernama Datu Belembung belum cukup umur untuk dinobatkan menjadi sultan.

Oleh karena itu, Puteri Sibut (Pengian Kesuma) naik tahta dengan dibantu oleh Datu Mansur. Tiga tahun setelah itu, tepatnya pada tahun 1901 akhirnya Datu Belembung dinobatkan sebagai sultan dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Kasim Al’din yang disingkat Sultan Kasimuddin.

Setelah Sultan Kasimuddin mangkat pada tahun 1925, pemangku jabatan dipegang oleh Datu Mansur mulai tahun 1925 hingga 1930. Setelah itu, putera dari Sultan Kasimuddin yang bernama Akhmad Sulaiman dinobatkan menjadi sultan selanjutnya hingga tahun 1931.

Pasca kepemimpinan Akhmad Sulaiman, jabatan sultanpun dipegang oleh adik dari Sultan Kasimuddin yakni Datu Tiras yang dinobatkan dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Djalaludin.

Di pemerintahan Sultan Maulana Muhammad Djalaludin tersebut, sempat dibangun istana baru yakni Istana III di kompleks istana Kesultanan Bulungan. Ketika berkuasa, Sultan Djalaludin dianugerahkan oleh Ratu Wihelmina dari Belanda dengan gelar Letnan Kolonel Tituler dan sebagai luapan kegembiraan atas penghargaan tersebut sultan menyelenggarakan Birau selama 40 hari 40 malam.

---------- SPLIT TEXT ----------

“Nah, dari sinilah istilah Birau itu mulai dikenal dan dipolulerkan hingga sekarang dalam rangka memperingati hari jadi Kota Tanjung Selor dan Kabupaten Bulungan,” sebutnya.

Meski demikian, ia tetap mendukung perjuangan untuk merdeka. Hal itu dibuktikan dengan senantiasa mengutus menteri pertamanya yaitu Datu Bendahara Paduka Raja menghadiri pertemuan-pertemuan dalam memperjuangkan kepentingan Republik Indoneesia di berbagai forum.

“Salah satunya, seperti pada Konferensi Meja Bundar di Malino (Makassar, Sulawesi Selatan) Datu Bendahara Paduka Raja tidak saja mewakili Bulungan dan Tidung, tapi juga mewakili Kesultanan Gunung Tabur di Berau,” tuturnya.

Semangant untuk merdeka itupun akhirnya menjadi kenyataan. Pada 17 Agustus 1949 pukul 07.00 Wita, Sultan Maulana Djalaludin memimpin upacara pengibaran bendera merah putih pertama kalinya di halaman istana Bulungan di Tanjung Palas.

Sultan Bulungan terakhir inipun ditetapkan sebagai Kepala Daerah Bulungan pertama yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor : 1886/Orb/92/1950 bahwa kedudukan Kesultanan Bulungan ditetapkan sebagai Wilayah Swaparja, kemudian keputusan gubernur itu disahkan menjadi Undang-Undang Darurat RI Nomor 3 Tahun 1953.

“Sejak itulah Sultan Maulana Djalaludin menjadi kepala daerah hingga meninggal dunia pada tahun 1958,” ucapnya seraya mengatakan pada tahun 1959 status daerah istimewa ditetapkan menjadi Daerah Tingkat II Kabupaten Bulungan berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 1959.

Di situ, bupati yang pertama adalah Andi Tjatjo Datu Wihardja pada tahun 1960 sampai 1963. Selanjutnya dipimpin oleh Damus Managing Frans sejak tahun 1963 hingga 1954.

Berikutnya, E.N.Zakaria Mastrunnodjoyo dari tahun 1964 hingga 1965. Selanjutnya, H.Asnawi Arbain sejak tahun 1967 hingga 1972. Setelah itu dilanjutkan oleh Kolonel H.Soetadji pada tahun 1972 hingga 1985. Berikutnya Sularsono tahun 1985 hingga 1990. Kolonel H.M.Yusuf Dali tahun 1990 hingga 1995. Kolonel R.A Bessing tahun 1995 hingga 2000. H.Anang Dachlan Djauhari tahun 2000 hingga 2005.

Pasca H.Anang Dachlan Djauhari, sempat dijabat oleh Penjabat (Pj) Bupati yakni Drs. H.Abdussamad sebelum ditetapkannya Drs.H Budiman Arifin sebagai Bupati Bulungan selama 2 periode sejak tahun 2015 hingga 2015. Dan saat ini dipimpin oleh H Sudjjati yang masa jabatannya hingga 2021 mendatang. (keg)