Sebanyak 17 desa di Bulungan mendapatkan pendampingan. Hal itu dilakukan untuk menggali potensi di Hulu Sungai Kayan. Bupati Bulungan, Syarwani mengatakan, untuk fase pertama terdapat 10 desa yang mendapatkan pendampingan. Kemudian, pada pada fase kedua ditambah menjadi  7 desa. “Jadi, total ada 17 desa yang mendapatkan pendampingan,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara.

Adapun 17 desa yang mendapatkan pendampingan. Yakni, Antutan, Long Sam, Long Beluah, Naha Aya, Long Bang, Long Bang Hulu, Long Bia, Long Peso, Long Pelban, Long Buang, Mara Satu, Mara Hilir, Long Lembu, Long Telenjau, Long Tungu, Lepak Aru dan Long Lasan.

“Pendampingan desa sigap atau aksi inspiratif warga untuk perubahan ini meliputi antara lain kegiatan pemetaan potensi desa, penyediaan informasi dasar desa, survei tanam masyarakat serta kegiatan lainnya yang mendukung 15 program strategis Pemda Bulungan,” ungkapnya.

Diharapkan, melalui kegiatan pendampingan ini pemerintah dapat mendesain pembangunan yang berkelanjutan di Bulungan. Sehingga, generasi berikutnya yang memimpin kabupaten, kecamatan dan desa dapat meneruskan pondasi pembangunan yang sudah dilakukan saat ini.

“Melalui desain pembangunan berkelanjutan dari desa, maka yang bergerak tidak hanya generasi yang sekarang tetapi juga anak cucu kelak,” ujarnya.

Pendampingan desa sigap, sambung Syarwani, dilakukan mulai dari regulasi desa, tata kelola dana desa (DD), potensi desa yang dioptimalkan serta sektor pembangunan berkelanjutan lainnya.

“Artinya, kita ingin berdampingan. Investasi silahkan datang tapi eksistensi kita sebagai masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan, kearifan lokal yang ada di lanskap Kayan jangan sampai hilang dan punah,” tegasnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)  Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menyebutkan bahwa pendampingan desa merupakan upaya meningkatkan kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas pemerintahan desa (pemdes), pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) serta peningkatan sinergitas program dan kegiatan desa, kerja sama desa untuk mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan di desa.

“Jadi, melalui lokakarya ini disampaikan rencana kegiatan pendampingan Sigap di 17 desa, diskusi, kerja sama dan sinkronisasi kegiatan dengan OPD (organisasi perangkat daerah) terkait untuk program Sigap, hingga dukungan dari pemerintah kecamatan dan desa dalam kegiatan yang dilaksanakan di Desa Sigap,” pungkasnya. (jai/har)