KPPN Tanjung Selor mencatat realisasi belanja negara hingga 31 Agustus mencapai Rp 4,91 triliun atau 59,60 persen dari total pagu sebesar Rp 8,23 triliun. Data tersebut berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Kepala KPPN Tanjung Selor, Juanda mengatakan, realisasi belanja negara mengalami pertumbuhan  sebesar 12,89 persen year on year (YoY) dibanding dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1,50 triliun atau 46,71 persen dari total pagu sebesar Rp 3,23 triliun.

“Belanja negara dari APBN  disalurkan untuk belanja pemerintah pusat (BPP) pada instansi vertikal Kementerian/Lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD),” kata Juanda kepada Radar Kaltara.

Adapun realisasi BPP sebesar Rp 1,61 triliun atau 55,02 persen dari pagu sebesar Rp 2,92 triliun untuk disalurkan kepada 132 satuan kerja (satker) kantor vertikal di daerah dalam lingkup kerja KPPN Tanjung Selor.

Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan persentase cukup baik sebesar 7,6 persen (YoY) atau Rp 0,42 triliun dari realisasi bulan Agustus tahun 2022 sebesar Rp 1,19 triliun atau 47,42 persen dari total pagu sebesar Rp 2,51 triliun.

“Realisasi BPP dicairkan kepada empat jenis belanja. Pertama, realisasi jenis belanja pegawai mencapai 70,32 persen atau Rp 357,28 miliar dari pagu sebesar Rp 508,09 miliar,” ungkapnya.

Kedua, realisasi jenis belanja barang mencapai 46,93 persen atau sebesar Rp 453,21 miliar dari pagu sebesar Rp 965,74 miliar. Ketiga, realisasi jenis belanja modal mencapai sebesar 55,04 persen atau sebesar Rp 798,38 miliar dari pagu Rp 1,45 triliun. Dan terakhir realisasi jenis belanja bantuan sosial sudah mencapai 100 persen dari pagu Rp 139 juta.

Sedangkan realisasi untuk TKD, Kepala Seksi Bank KPPN Tanjung Selor, Ginanjar mengatakan bahwa realisasi untuk TKD sebesar sebesar Rp 3,30 triliun atau 62,12 persen dari pagu sebesar Rp 5,31 triliun.

Anggaran TKD ini digunakan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, dan DAK non fisik, Dana Desa (DD) dan Dana Insentif Fiskal (DIF) yang disalurkan kepada  Pemprov Kaltara, Pemkab Bulungan, Pemkab Malinau.

Berkenaan dengan rincian realisasi dari dana TKD tersebut, Ginanjar membeberkan, pertama, realisasi DBH sebesar Rp 1,19 triliun atau 58,70 persen dari pagu sebesar Rp 2,02 triliun. Kedua, realisasi untuk DAU sebesar Rp 1,63 triliun atau 65,87 persen dari pagu Rp 2,47 triliun.

Ketiga, realisasi DAK Fisik sebesar Rp 131,58 miliar atau 40,08 persen dari pagu sebesar Rp 328,3 milliar. Keempat, realisasi DAK non fisik sebesar Rp 194,4 miliar atau 71,16 persen dari pagu sebesar Rp 273,18 miliar.

Kelima, realisasi DD sebesar Rp 131,57 miliar atau 70,58 persen dari pagu sebesar Rp186.41 miliar. Kemudian untuk yang terakhir yaitu Dana Insentif Fiskal, realisasi sebesar Rp 29,96 miliar atau 84,98 persen dari pagu sebesar Rp 35,26 miliar.

KPPN Tanjung Selor sebagai treasurer terus mendorong kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker dan Pemerintah Daerah agar berupaya secara maksimal dalam mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN.

Semoga penyaluran atas realisasi APBN diharapkan dapat mewujudkan belanja pemerintah APBN 2023 yang lebih berkualitas (spending better) dan dapat menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi khususnya di Bumi Benuanta. (jai/har)