Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan untuk merekrut 700 lebih tenaga kontrak menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan direalisasikan tahun ini.
Hal itu disampaikan Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes kepada awak media pada Kamis, (1/6). “Kemarin saya instruksikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BKPSDM) karena kita mau habiskan semua untuk tenaga kontrak, guru dan kesehatan sekitar 700-an lebih. Semuanya untuk pengangkatan 2023 ini,” ungkap Khairul. Meski begitu, mantan Sekretaris Kota Tarakan ini menyatakan bahwa para tenaga kontrak harus melalui tes PPPK dan dinyatakan lolos passing grade. “Kalau nggak lulus lagi, nggak ku tahu lagi,” tuturnya.
Melalui rencana ini, pihaknya telah menyiapkan formasi khusus PPPK. Bahkan pihaknya tengah mengajukan gaji PPPK dari pemerintah daerah. Dalam hal ini ditegaskan Khairul, PPPK tidak akan mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), tetapi tetap mendapatkan gaji sesuai yang upah pegawai negeri sipil (PNS) seperti tunjangan fungsional, tunjangan keluarga, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
“Tapi nggak dapat TPP karena kalau TPP nggak kuat APBD kita. Tapi kalau sesuai standar nasional, haknya sama dengan ASN artinya yang sesuai dengan peraturan nasional,” jelasnya.
Sebenarnya, lanjut Khairul, TPP merupakan kebijakan daerah. Sehingga perolehan TPP bergantung pada kebijakan masing-masing daerah. “Makanya ada yang kasih sekian, ada yang nggak kasih. Kemarin kami hitung dengan jumlah begitu kalau tidak pakai TPP, maka menggajinya dua kali lipat anggaran yang ada sekarang, itu masih mampu. Tentu konsekuensi akan mengurangi belanja publik yang lain tapi masih mampu kita cover,” bebernya.
Untuk itu dalam hal perekrutan 700-an PPPK di tahun ini menjadi kesempatan bagi tenaga kontrak yang memenuhi syarat dan lolos validasi. Bahkan Pemkot Tarakan juga menyediakan tambahan kuota di luar tenaga kontrak seperti guru kesenian karena dianggap kurang dan tidak memiliki honorer.
“Pokoknya 700-an itu yang memenuhi syarat dan lolos validasi, bahkan ada yang kita tambah di luar honorer kita merekrut dari tambahan kuota karena ada guru seperti guru kesenian yang kurang dan tidak ada honornya, sehingga kita tambah formasinya di luar formasi kontrak,” ujarnya.
Rencana perekrutan PPPK ini ditegaskan Khairul telah diminta persetujuan ke BKN dan diajukan ke Menpan-RB. Jika telah disetujui dari pusat, maka di tahun 2024 akan ada pengangkatan PPPK. “Kita sudah minta persetujuan ke BKN dan diajukan ke MenpanRB, kalau sudah turun diteslah sesuai ketentuan pusat. Kalau lolos berarti mulai 2024 itu mereka menjadi PPPK,” jelasnya. (shy/eza)
