“Jadi untuk ke depannya, bagaimana pemerintah setempat khususnya MUI Kaltara untuk bisa mengkomunikasikan dengan baik. Sehingga ini bisa kita selesaikan. Daripada warga mengambil tindakan sendiri ini dikhawatirkan menimbulkan hal-hal tidak diinginkan,” sambungnya.
Dikatakan, di tahun 2022 lalu Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tarakan merencanakan akan dilakukan kegiatan keagamaan bagi kelompok LGBT di lokasi tersebut. Hanya, setelah itu pihaknya tidak lagi mendengar perkembangan lanjutan rencana tersebut.
“Karena kemarin juga sudah kami sampaikan di kegiatan bersama Kapolres Tarakan. Kalau MUI menjanjikan akan memfasilitasi misalnya membuka pengajian atau kegiatan untuk meminimalisir pengaruh LGBT di Tanjung Pasir,” tukasnya.
“Sampai saat ini janji itu belum pernah dilakukan, sehingga kami sebagai masyarakat Tanjung Pasir menunggu, karena kita biarkan malah makin berkembang. Kami tidak ada niat mengusir mereka kami hanya ingin mereka kembali ke jalan yang benar dan kembali hidup normal,” lanjutnya.
Dikatakan, pihaknya meninginkan kelompok LGBT dapat ditangani secara persuasif, sehingga pihaknya menyerahkan hal tersebut kepada pemerintah. Karena menurutnya jika penanganan dapat dilakukan oleh warga setempat dikhawatirkan terjadi hal tidak diinginkan.
“Untuk saat ini kondisinya kembali lagi seperti sebelumnya. Karena pengawasan kembali normal kan. Kami juga sebagai tokoh masyarakat di sana hanya bisa berharap kepada peran pemerintah. Kenapa kami harus memutuskan jaringan LGBT di sini, karena di mana-mana kita khawatir akan terjadi musibah (azab) sesuai keyakinan kami. Sehingga kami khawatir jika persoalan ini tidak diselesaikan musibah akan datang,” terangnya.
“Saat masyarakat masih khawatir dan trauma karena sebelumnya ada kejadian istri masyarakat lari bersama LGBT ini. Jangan sampai kejadian itu kembali terulang dan membuat warga di sini murka,” ungkapnya.
Wakil Ketua MUI Kaltara, H. Syamsi Sarman membenarkan, sebelumnya pihaknya berencana melaksanakan program di kawasan tersebut. Hanya, karena persoalan tersebut sudah selesai sehingga pihaknya tidak merealisasi rencana tersebut. “Memang sejauh ini belum ada aksi apa pun yang kami lakukan, karena sebelumnya kami melihat persoalannya sudah selesai. Baru wacana sebenarnya, tapi memang programnya belum kami lakukan. Tapi kami akan berencana akan membahas persoalan ini,” katanya.
“Kami berencana mengusulkan adanya perda LGBT ini, tapi tentunya kami harus bertemu DPRD Tarakan untuk membahas ini. Karena kalau perda-nya sudah ada kita juga enak menanganinya dan ada alas hukum,” pungkasnya. (zac/lim)
