“Kami masih komunikasi dengan Dinas Kehutanan (Dishut) dan Pak Gubernur. Kalau bisa kita difasilitasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), maka itu akan kita ambil,” ujarnya kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi akhir pekan kemarin.
Komunikasi yang dilakukan ini, lanjut Andi Nasuha, terkait penurunan status lahan di lokasi rencana pembangunan pelabuhan di Bebatu itu dari KBK ke Areal Penggunaan Lain (APL). Karena jika sudah beralih ke APL, maka itu sudah tidak ada masalah. “Kalau itu jadi, ada tiga rencana pelabuhan di situ, yaitu pelabuhan barang, pelabuhan feri dan pelabuhan speedboat,” kata Andi Nasuha.
Adapun kebutuhan lahan untuk Pelabuhan Bebatu, menurutnya tidak terlalu luas. Paling luas itu 5 hektare. Kenapa demikian? Karena pelabuhan itu nantinya bukan untuk tempat penyimpanan peti kemas. “Untuk perencanaannya sudah siap. Tapi kalau mau lanjut ke yang lain, seperti studi Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan), itu yang kita masih terganjal status dengan lahan,” tuturnya.
Andi Nasuha mengaku, sejauh ini pihaknya sudah empat kali ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Tidung untuk mengurus lahan untuk pelabuhan di Bebatu ini. Hanya saja, teknisnya tetap menunggu proses untuk peralihan status dari KBK ke APL itu.
“Jadi tinggal lahan itu saja. Kalau lahan itu sudah klir, maka kita akan terima untuk segera dibangun. Kalau belum, takutnya saat kita membangun jadi maslah dan pembangunannya berhenti (mangkrak, Red),” bebernya.
Untuk diketahui, pembangunan pada sektor infrastruktur dalam bentuk pelabuhan di Bebatu ini diestimasikan membutuhkan anggaran sekitar USD 100 juta. Saat ini rencana itu masih menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tapi jika ada investor yang tertarik untuk mengerjakannya, maka ke depan tentu akan ada kesepakatan bersama. (iwk/eza)
