Tren Realisasi APBD Menurun, Begini Penjelasan Sekprov kaltara

- Sabtu, 27 Mei 2023 | 12:11 WIB
Gedung Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara masih dalam tahap pembangunan yang dibangun menggunakan APBD Kaltara.
Gedung Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara masih dalam tahap pembangunan yang dibangun menggunakan APBD Kaltara.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat tren realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara beberapa tahun terakhir ini mengalami penurunan.

Berdasarkan data yang dihimpun BKAD Kaltara, realisasi APBD Kaltara tahun 2020 sebesar 92 persen, kemudian di tahun 2021 realisasi APBD Kaltara itu diangkat 90 persen dan di tahun 2022 lalu realisasi APBD Kaltara hanya sekitar 89 persen.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Suriansyah mengatakan, guna efektifitas APBD tentu harus dimulai dari perencanaan, baik itu rencana kerja maupun anggaran.

“Oleh karena itu, kepada semua perangkat daerah, ketika kita mulai menyusun APBD, agar betul-betul mencermati penyusunan RKA (rencana kerja dan anggaran),” ujar Sekprov kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Kamis (25/5).

Ia menilai, yang sering terjadi isetelah jadi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), dari perangkat daerah baru menyadari bahwa yang disusun sebelumnya itu tidak sesuai dengan rencana.

“Hal ini terjadi karena saat menyusun rencana tidak teliti, sehingga yang sering terjadi perubahan-perubahan. Karena begitu mau dilaksanakan baru sadar yang sudah ditetapkan itu tidak sesuai dengan yang direncanakan,” jelasnya.

Oleh karena itu ia menekankan kepada seluruh perangkat daerah agar ketika menyusun perencanaan, utamanya saat menginput ke dalam sistem itu harus benar-benar teliti dan telaten, baik mengenai redaksi maupun angkanya.

Ia menyebutkan, biasanya yang sering menyusun ini dari para staf. Oleh karena itu, ia menilai perlu adanya kepedulian dan keseriusan dari rekan-rekan pejabat administrator dan pengawas untuk terlibat aktif dalam hal ini.

“Sebaiknya mereka (pejabat administrator dan pengawas) juga ikut mengendalikan kerja yang dilakukan oleh stafnya, supaya tidak jadi persiapan di belakang,” tegasnya.

Terpisah, Kepala BKAD Kaltara, Denny Harianto menambahkan, terkait masalah pengelolaan keuangan ini, tentu ada kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Tentu yang melatarbelakangi ini adalah progres yang dicapai dari apa yang direncanakan.

“Di kita, progres realisasi APBD itu setiap tahun menurun. Itu tercatat mulai tahun 2020 yang berada di angka 92 persen, turun menjadi 90 persen di tahun 2021 dan di tahun 2022 hanya di angka 89 koma sekian persen,” tuturnya.

Untuk meningkatkan capaian realisasi itu, pihaknya terus mencari tahu apa masalah di organisasi perangkat daerah (OPD). Kenapa bisa sampai penurunan realisasi tersebut. “Kenapa di triwulan I lemah, di triwulan II juga begitu. Tiba-tiba di triwulan IV langsung naik. Artinya kita gagal di perencanaan. Pola pikir kita terhadap pengelolaan keuangan itu masih terputus-putus,” jelasnya.

Pihaknya sudah menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 terkait pengelolaan keuangan itu terkait dan tidak boleh terputus. “Artinya, ketika kita melaksanakan sesuatu itu, maka perencanaan itu lah yang menjadi motornya. Jadi perencanaan harus jadi yang paling utama,” pungkasnya. (iwk/eza)

 
 
 

Editor: izak-Indra Zakaria

Rekomendasi

Terkini

Ini Dia Delapan Aksi Konvergensi Tekan Stunting

Kamis, 25 April 2024 | 12:30 WIB

Dewan Negara Malaysia Kagum Perkembangan Krayan

Kamis, 25 April 2024 | 09:30 WIB

Gubernur Kaltara Sebut Arus Mudik-Balik Terkendali

Selasa, 23 April 2024 | 11:15 WIB

PLBN Sei Menggaris Segera Operasional

Sabtu, 20 April 2024 | 15:30 WIB

Pemkab Bulungan Beri Keringanan BPHTB

Sabtu, 20 April 2024 | 11:50 WIB

Di Bulungan, 400 Ha Lahan Ludes Terbakar

Sabtu, 20 April 2024 | 10:28 WIB

KMP Manta Rute KTT-Tarakan Kembali Beroperasi

Sabtu, 20 April 2024 | 10:01 WIB
X