“Masyarakat Tanah Kuning, dengan adanya KIHI ini mengaku belum merasakan sedikitpun manfaatnya. Ini berdasarkan penyampaian dari masyarakat di sana,” ujar Achmad Djufrie, anggota DPRD Kaltara kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi, Selasa (23/5).
Mendengar pengakuan dari masyarakat itu, Politisi Partai Gerindra ini menilai bahwa ternyata baru gaung dari KIHI ini saja yang besar. Sementara manfaat yang dirasakan oleh masyarakat belum ada.
Oleh karena itu, pemerintah harus jeli melihat persoalan ini agar pada saatnya nanti masyarakat setempat tidak justru hanya menjadi penonton di daerah sendiri. Seharusnya, peluang yang paling besar untuk bisa merasakan manfaatnya itu adalah masyarakat setempat.
“Sementara tanahnya habis dimanfaatkan untuk HGU perusahaan. Nah, ini yang mereka minta agar ada perhatian terhadap HGU ini, supaya itu tetap diakui. Tidak semena-mena diambil oleh pihak perusahaan,” jelasnya.
Sebelumnya, Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang mengatakan, sumber daya manusia (SDM) lokal Kaltara harus dipersiapkan sejak dini agar nanti tidak menjadi penonton di daerah sendiri.
“Kita harus mempersiapkan SDM kita. Harus dibuat pendidikan vokasi. Bahkan kita minta agar bisa membuat politeknik di situ (KIHI, Red) guna membimbing, mengajar, serta melatih SDM lokal untuk dipersiapkan bekerja di tempat tersebut,” tuturnya.
Mantan Wakapolda Kaltara ini menegaskan, putra dan putri daerah yang ada di Kaltara ini tidak boleh kalah bersaing dengan yang dari luar untuk mendapatkan kesempatan kerja di sejumlah mega proyek, khususnya yang ada di Kaltara ini.
Segala sesuatu harus dipersiapkan sejak dini, karena untuk konstruksi di KIHI saja membutuhkan tenaga kerja hingga ratusan orang. Peluang ini sangat baik dan harus memberikan manfaat bagi masyarakat Kaltara.
“Selain itu, hal yang di luar dari bekerja di KIHI itu juga harus menjadi perhatian masyarakat, mulai dari penyedia kebutuhan makanan orang-orang yang bekerja hingga kebutuhan lainnya. Jadi tidak terpaku hanya ingin bekerja di situ saja,” ujarnya. (iwk/eza)
