Pemerintah akan memberlakukan peniadaan terhadap keberadaan tenaga kerja honorer di setiap instansi pemerintah. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian dari pemerintah terhadap nasib honorer.
Bupati Bulungan, Syarwani mengatakan, saat ini Pemkab Bulungan masih terus memperjuangkan nasib honorer melalui rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Dalam hal ini, pemerintah mengaku telah mengusulkan sebanyak 100 formasi tenaga pendidikan dan 143 formasi untuk tenaga kesehatan (nakes) ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
“Kalaupun ada kuota yang diberikan, kita tetap akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Kamis (11/5).
Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bulungan, hingga saat ini jumlah honorer di lingkungan Pemda Bulungan tercatat sebanyak 2.965 orang. “Untuk tenaga honorer banyak di tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan,” ungkapnya.
Menurutnya, untuk menjadi seorang tenaga pendidikan tidak bisa hanya mengandalkan baru lulus PPPK. Apalagi yang baru lulus di perguruan tinggi. “Sekarang ini yang lebih berpengalaman honorer. Jadi, saya berharap mereka (honorer) bisa terakomodasi dalam rekrutmen PPPK. Iya, mohon maaf saja, mungkin orang punya kemampuan secara akademi bagus belum tentu bias langsung beradaptasi,” harapnya.
Sementara itu, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bulungan, Risdianto memastikan akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait rencana penghapusan honorer. “Tetapi, sampai hari ini (kemarin, Red) belum ada keputusan dari pemerintah pusat terkait nasib honorer tersebut,” bebernya. (*)
