Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengusulkan sejumlah kegiatan pembangunan di wilayah kerjanya ke pemerintah pusat untuk dianggarkan di tahun 2024 mendatang.
Dari sejumlah usulan yang disampaikan oleh Pemprov Kaltara itu, tercatat ada tujuh usulan yang diakomodir oleh pemerintah pusat pada tahun 2024. Ini sebagaimana yang disampaikan pemerintah pusat pada rapat koordinasi teknis pembangunan di Jakarta beberapa waktu lalu.
Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang mengatakan, usulan pertama yang diakomodir pemerintah pusat itu adalah optimalisasi penanganan jalan Malinau-Long Semampu dan Long Bawan. Akses jalan ini merupakan penghubung dari wilayah perkotaan Kabupaten Malinau ke perbatasan Kabupaten Nunukan.
“Kedua, pengembangan dan peningkatan pengawasan transmigrasi Salimbatu dan Tana Tidung,” ujar Gubernur kepada Radar Kaltara saat ditemui usai menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaltara tahun 2024 di Tanjung Selor, Senin (17/4).
Berikutnya, pemantauan kualitas air laut untuk lokasi yang berada di perbatasan Indonesia dan Malaysia, yaitu di daerah Sebatik-Tawau. Setelah itu, sertifikasi laboratorium lingkungan hidup milik Pemprov Kaltara.
Kemudian ada tiga kegiatan preservasi jalan atau kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan yang ada agar tetap berfungsi secara optimal sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai. (*)
