Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) tahun anggaran 2022 ‘banjir’ catatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara melalui fraksi-fraksinya.
Hal itu disampaikan enam fraksi pada rapat paripurna ke-10 masa persidangan I tahun 2023 tentang pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kaltara atas LKPj Gubernur Kaltara tahun 2022 di ruang rapat lantai II DPRD Kaltara, Tanjung Selor, Selasa (18/4).
Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kaltara, Rahmat Sewa menyampaikan, salah satu yang menjadi rekomendasi fraksi PDIP terkait pembangunan di wilayah perbatasan provinsi ke-34 ini. “Wilayah perbatasan ini merupakan beranda terdepan Indonesia, sehingga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah,” ujar Rahmat.
Menurut fraksi PDIP, masih rendah serapan anggaran belanja organisasi perangkat daerah (OPD) tahun 2022, terutama terhadap sarana dan prasarana infrastruktur jalan. Termasuk soal penyaluran beasiswa dinilai belum merata. “Terhadap OPD yang penyerapan anggarannya rendah, perlu ditindaklanjuti atau dikurangi alokasinya di tahun berikutnya,” kata Rahmat.
Pastinya, pembangunan di Kaltara perlu dilaksanakan secara ekstra cepat supaya dapat mengejar ketertinggalan dari pembangunan di daerah lainnya di Tanah Air. (*)
