Upaya memaksimalkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Nunukan terus dilakukan. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengawasan dan Konservasi di Nunukan bakal hadir.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nunukan, Suhadi menyampaikan berdasarkan informasi yang ia terima, usulan UPTD Pengawasan dan Konservasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltara telah disetujui Kemenpan RB. Kehadiran UPTD untuk peningkatan pengawasan di Nunukan.
“Berdasarkan informasi usulan sudah diterima. Karena memang di Nunukan membutuhkan UPTD. Sebab, jarak dan letak geografis di Kaltara begitu luas. Dan kewenangan pengawasan itu ada di provinsi,” ucap Suhadi kepada Radar Tarakan.
Ia menegaskan, setelah mendapatkan restu atau izin dari Kemenpan RB langkah selanjutnya menunggu peraturan kepala daerah (perkada). Alasannya, UPTD yang akan terbentuk merupakan perangkat baru di bawah DKP Kaltara. “Sesuai dengan Perda (peraturan daerah) Nomor 4/2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil di Kaltara sudah ada dan salah satu turunan karena akan membentuk organisasi baru UPT ini di bawah Dinas Perikanan Provinsi,” tambahnya.
Ia menekankan, jika UPTD Pengawasan dan Konservasi di Nunukan hadir maka akan memberikan dampak yang positif. Sebab, adanya UPTD akan mengatur dan melakukan pengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku. (*)
