Jembatan timbang, diklaim dapat memberi solusi PAD untuk pemerintah dari sektor komoditas rumput laut. Kenapa tidak, produksi rumput laut, menjadi sebuah komoditas andalan yang mengangkat ekonomi masyarakat di Nunukan.
Sayang, pemerintah belum ke arah PAD untuk mengawasi, menata dan sama-sama mengambil manfaat besar dari produk tersebut. Ketua Asosiasi Rumput Laut Nunukan, Feri mengatakan, perputaran ekonomi masyarakat di Nunukan cukup tinggi dan mereka menjadi mandiri berkat rumput laut.
Bayangkan saja, dalam sebulan, pengiriman rumput laut dari Nunukan bisa mencapai sekitar 6.000 ton. Artinya, ada perputaran uang sekitar Rp 25 miliar dalam sebulan. ”Nilai Rp 25 miliar itu cukup besar loh, padahal sektor ini dimulai oleh masyarakat, dari masyarakat dan bukan pemerintah kan,” ujar Feri, Kamis (30/3).
Sementara pengangkutan rumput laut, sebenarnya membutuhkan armada khusus, karena yang digunakan para pedagang selama ini adalah kapal penumpang.
Selain kapal Pelni dan kapal penumpang swasta, ada juga kapal tol laut dan kapal kayu, dengan GT 35. “Kenapa bergerak sendiri, belum ada armada khusus untuk pengangkutan rumput laut di Nunukan ini,” ungkap Fery.
Menurut Fery, pemerintah bisa membina kemandirian ekonomi masyarakat yang seharusnya menjadi perhatian, apalagi mereka tidak bergantung apapun dengan pemerintah.
Artinya, jika pemerintah membutuhkan pemasukan atau anggaran khusus untuk membuat regulasi terkait rumput laut, ataupun perlu dana tertentu untuk sektor rumput laut, pemerintah bisa masuk dengan cara membuat jembatan timbang. (*)
