Perkembangan pembangunan di Kota Tarakan, membuat aktivitas masyarakat membutuhkan ruang lebih besar dalam menunjang kenyamanan aktivitas sosial. Selain itu, pembangunan juga menyebabkan meningkatnya kebutuhan material dalam pembangunan itu sendiri. Sehingga tidak jarang terjadinya kasus pembalakan liar dalam memenuhi permintaan bahan baku dengan harga miring.

Kepala UPTD KPH Tarakan, Alvian Pakiding mengatakan, kawasan hutan lindung yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Tarakan terus mengalami penyusuran setiap tahunnya. Deforestasi masih terus terjadi akibat ulah oknum.

“Saat ini luasan Hutan Lindung Tarakan sekitar 7.064 hektare, banyak hutan yang dibuka masyarakat untuk dijadikan tempat tinggal atau kebun. Di antaranya yang berada di Kelurahan Kampung Satu Skip dan Juata Kerikil, serta sebagian Kampung Enam,” ujarnya, Senin (27/3).

Bukannya tanpa upaya, sejauh ini pihaknya beberapa mengungkap kasus perambahan. Namun begitu, ia menegaskan tentu pihaknya membutuhkan dukungan pemangku kepentingan terkait untuk bersama-sama menjaga hutan di Tarakan.

“Sudah cukup banyak yang tindak. Sudah ada yang dipenjara. Pelakunya masyarakat sini juga. bahkan di gudang kami ada ekskavator hasil pengungkapan. Ekskavator itu digunakan pelaku untuk membuka hutan dengan alasan membuat akses jalan masyarakat tanpa izin. Pelakunya kami tangkap dan yang bersangkutan dikenakan pidana 1 tahun penjara, dan denda Rp 500 juta,” terangnya.

Tarakan merupakan pulau kecil dengan jumlah penduduk terbesar di Kaltara. Sehingga menurutnya, ini menjadi tantangan bagi pihaknya dalam menjaga hutan Tarakan. Persoalan itu juga semakin dipersulit karena minimnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan.