Di tahun ini, Bank Indonesia (BI) meyakini pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara (Kaltara) akan tetap tumbuh positif pada kisaran 4,87 hingga 5,67 persen. Untuk itu dibutuhkan sinergi dan usaha ekstra mengawal sumber-sumber pertumbuhan ekonomi tahun 2023, khususnya mendorong realisasi investasi proyek strategis yang diyakini akan menjadi leapfrog atau lompatan katak untuk transformasi ekonomi.

Kepala Kantor Perwakilan BI (KPw BI) Kaltara, Wahyu Indra Sukma menjelaskan bahwa ekonomi Kaltara 2022 tumbuh resilien di tengah dinamika global. PDRB Kaltara 2022 tercatat tumbuh positif 5,34 persen (ctc/kumulatif), lebih tinggi dari capaian pada tahun 2021 sebesar 3,98 persen (ctc).

Pertumbuhan ekonomi Kaltara lebih tinggi dari capaian nasional sebesar 5,31 persen (ctc). Kebijakan pada tahun 2022 dinilai efektif mendukung kinerja positif tersebut di antaranya akselerasi vaksinasi yang mampu menurunkan penyebaran Covid-19 dan mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat, peran fiskal sebagai shock absorber mendukung konsumsi domestik dan daya beli masyarakat, keberlanjutan program strategis nasional, digitalisasi dalam mendukung efisiensi, produktivitas dan inklusifitas perekonomian, serta strategi dan upaya pengendalian inflasi yang terimplementasi dengan baik.

“Selain mampu memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi serta tren boom harga komoditas pada sektor pertambangan, ekonomi Kaltara 2022 juga didukung tingginya realisasi investasi yang berdasarkan data BKPM mencapai Rp 13,7 triliun, lebih tinggi dari target yang ditetapkan oleh BKPM sebesar Rp 9,5 triliun,” ungkap Wahyu, Jumat (24/3).

Di tahun 2024 mendatang, pertumbuhan ekonomi Kaltara akan semakin akseleratif sejalan dengan realisasi investasi proyek strategis nasional beserta efek berganda  yang akan semakin dirasakan manfaatnya.

Dari sisi inflasi berdasarkan data BPS, menunjukkan bahwa inflasi gabungan 2 kota IHK di Kaltara pada 2022 tercatat sebesar 4,74 persen years on years (yoy/tahunan) lebih rendah dari inflasi Kalimantan sebesar 5,94 persen (yoy) maupun nasional 5,51 persen (yoy).

“Inflasi yang terkendali ini berkat sinergi positif TPID se-Kaltara melalui berbagai program seperti Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) gerakan menanam, Koordinasi melalui HLM TPID, operasi pasar, pemantauan harga ke agen, sidak pasar dan subsidi ongkos angkut (SOA),” jelasnya. (*)