Lahan wilayah kerja pertambangan (WKP) semakin menyempit. Hal ini dikarenakan kebutuhan lahan masyarakat untuk tinggal juga menjadi kebutuhan. Melalui hal tersebut, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) ingin melakukan rembuk bersama pemerintah guna membahas perihal ini kembali.

Kepala SKK Migas Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul), Azhari Idris mengatakan, bahwa pemilikan lahan di Tarakan banyak dimiliki pihak-pihak lain seperti Inhutani, kawasan hutan lindung, Pertamina, TNI AL dan sebagainya. Namun pada hakikatnya, lahan WKP menjadi ramah Pertamina. Akan tetapi pihaknya tidak dapat memungkiri dikarenakan jumlah penduduk di Tarakan yang kian hari kian bertambah, sementara lahan tidak bertambah sehingga masyarakat menduduki beberapa area yang saat ini harusnya dikelola oleh Pertamina.

“Ini sedang kami bicarakan dan sampaikan karena bukan hanya masalah menduduki lahan tapi faktor-faktor bahaya,” ungkap Azhari pada Kamis (16/3).

Pada lahan milik Pertamina mempunyai sumur gas dan minyak peninggalan zaman dulu. Sehingga jika terjadi percikan api atau keluarnya minyak dari lahan tersebut menjadi sebuah kemungkinan yang tak dapat dipungkiri. Sebab lahan tersebut telah lama ditinggalkan sehingga ada faktor-faktor bahaya.

“Ini yang kami sampaikan. Jadi, saya ingin mengajak media untuk menyampaikan kepada publik bahwa ini (lahan WKP) memang tanah negara. Tapi Pertamina masih mengusahakan agar kita bisa mendapatkan minyak dan gas bumi lagi. Faktor kedua itu ada faktor bahaya, jika masyarakat bangun rumah disekitaran WKP terus dapurnya ada sumur minyak dan gas nanti tiba-tiba ada percikan api, itu akan berbahaya sekali. Contohnya di Jakarta yang terjadi itu faktor bahaya yang tidak diduga. Jadi semua bisa terjadi,” jelasnya. (*)