Jabatan kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kalimantan Utara (Kaltara) yang sebelumnya dijabat Datu Iman Suramenggala digantikan oleh Helmi.
Hal ini menyusul diangkatnya Helmi ke dalam jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berdasarkan keputusan Gubernur Kaltara yang dilaksanakan di Tanjung Selor, Senin (13/3).
Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Dr. Yansen TP, M.Si, yang melantik Helmi sebagai kepala DPUPR-Perkim Kaltara mengatakan, pelantikan dan mutasi jabatan dalam instansi pemerintahan itu merupakan bagian dari kehidupan organisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan serta merupakan bagian dari pola pembinaan karier pegawai. “Setiap pelantikan itukan ada prosesnya. Pertimbangan-pertimbangan pasti ada semua. Kita memaknainya menjalankan aturan,” ujar Yansen kepada Radar Tarakan saat ditemui usai melantik.
Bupati Malinau 2011-2021 ini mengatakan, aturan itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Kalau yang tertulis itu berkaitan dengan masa, tapi kalau peraturan tidak tertulis itu berkenaan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. “Jadi saya kira semua sudah ada koridor aturannya. Jadi jangan kita membangun persepsi yang berbeda,” kata pria yang juga menjabat wakil ketua umum (waketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat ini.
Artinya, jangan dianggap bahwa pelantikan dalam suatu jabatan ini merupakan langkah untuk kepentingan pegawai tertentu, melainkan lebih diutamakan untuk melakukan pembenahan dan pemantapan organisasi dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas serta pelayan publik. (*)
