Meski saat ini truk industri telah dialihkan untuk mengantre di Stasiun Pengisian Bakar Bakar Umum (SPBU) Tarakan Utara, namun hingga saat ini masih banyak laporan masyarakat yang melaporkan masih banyaknya antrean truk di Kecamatan Tarakan Utara yang menggunakan BBM bersubsidi. Padahal, sebagian truk merupakan truk pengangkut yang digunakan sub kontraktor untuk melakukan aktivitas pembangunan perusahaan.

Saat dikonfirmasi, Sales Branch Manager Rayon V Kaltimut Pertamina Depo Tarakan, Azri Ramadan Tambunan menerangkan, sejauh ini terdapat pro dan kontra terhadap status truk yang beroperasi saat ini. Dikatakannya, berdasarkan Perpres 191 tahun 2014 tidak menyebutkan secara spesifik terkait truk logistik. Sehingga untuk transportasi darat kendaraan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih tidak termasuk kendaraan industri.

“Tapi misalnya kendaraannya termasuk klasifikasi di dalam Perpres 191 tahun 2006, 2014 itu dikatakan kontradiktif, pastinya itu sudah dipikirkan sejak lama. Jadi klasifikasi yang dimaksud itu, mungkin yang lebih detail menjelaskan itu ada pihak yang membuat regulasi. Sebenarnya juga tidak ada keharusan untuk mendapatkan rekomendasi. Kalau dia (truk) masuk dalam syarat regulasi itu tidak perlu rekomendasi,” ujarnya, Senin (13/3).

Ia mengakui, sejauh ini pihaknya sulit melakukan penertiban tanpa adanya campur tangan pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum. Mengingat, pihaknya tidak dapat mengontrol setiap SPBU sepanjang hari.

“BBM bio solar akhir-akhir ini pembeliannya meningkat. BBM subsidi konsumennya tertentu dan jumlahnya terbatas. Bio solar yang ditugaskan oleh pemerintah pusat melalui BPH Migas kepada Pertamina, sudah kami salurkan sesuai dengan SK. Sehingga tidak semua konsumen berhak mendapatkannya,” jelasnya. (*)