NUNUKAN - Desa Sei Nyamuk-Sebatik Timur, Desa Sei Limau dan Desa Maspul-Sebatik Tengah bakal menjadi desa antikorupsi. Itu lewat program KPK untuk bentuk desa antikorupsi. Tujuannya tidak lain demi mendorong pengelolaan dana desa transparan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Nunukan, Helmi Pudaaslikar menerangkan, tiga desa di Nunukan masuk dalam program KPK desa antikorupsi yang memang direkomendasikan dari Kaltara. "Ya, tiga desa yang direkomendasikan dan prosesnya masih tahap observasi," ujar Helmi ketika dikonfirmasi, Minggu (12/3).

Helmi mengaku, sebenarnya ada 4 desa yang direkomendasikan dari Kaltara, satu desa lagi berada di Malinau. Di tahun 2023, KPK memang akan mendorong 22 desa anti korupsi di seluruh Indonesia, akan tetapi ketentuannya hanya q desa saja setiap provinsi. Sementara 3 desa rekomendasi dari Nunukan, seluruhnya masuk kategori. 

Helmi menerangkan, pencanangan desa antikorupsi tersebut, akan melibatkan Inspektorat. Salah satu syarat rekomendasi yakni, dalam tiga tahun terakhir tidak ada temuan atau penyalahgunaan pengelolaan dana desa. Semua desa yang direkomendasikan, memenuhi syarat.

Meski begitu, masih ada sejumlah komponen yang harus dipenuhi, agar desa bisa lolos sebagai desa anti korupsi. Misalnya seperti tata laksana di desa, kemudian komitmen pengawasan penggunaan pengelolaan keuangan desa, aspek pelayanan publik hingga kearifan lokal. "Jadi bagaimana kearifan lokal itu bisa mencegah terjadinya praktik korupsi," ungkap Helmi.

Sementara tahapannya setelah di observasi, KPK akan menilai dan memilih satu dari empat desa yang paling mungkin untuk ditetapkan sebagai desa anti korupsi.

Setelah itu akan ada pendampingan desa. Pendampingan yang dimaksud berupa Bimtek bagi desa terpilih. "Nanti desa yang dipilih, akan diuji di hadapan kementerian desa, kementerian keuangan, dan Kemendagri. Posisi KPK akan jadi pendamping bagi desa itu nantinya," jelas Helmi. (raw/lim)