Tiga pemerintah daerah (pemda) di Kalimantan Utara (Kaltara), yakni Tarakan, Nunukan dan Tana Tidung telah menyerahkan laporan keuangan 2022 ke Badan Pemeriksaan Keuanan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kaltara, Jumat (10/3).

Kepala Sub Bagian Humas BPK RI Kaltara, Aji Amiseno mengatakan, bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terinci dan mengidentifikasi beberapa permasalahan yang harus didalami pada pemeriksaan terinci termasuk permasalahan secara saji, ketidakpatuhan dengan peraturan perundangan. “Ini yang akan kami dalami dipemeriksaan terinci ini. Juga ada fokus dari pusat akan memperdalam masalah mandatory spending, ini yang besar adalah kesehatan dan pendidikan,” ucap Aji.

Mandaroty spending ini, lanjut Aji, merupakan harapan dari pusat agar dapat dihubungkan dengan pencapaian kinerja pemerintah daerah selama ini, yakni berapa indicator ekonomi yang berhasil dicapai dengan belanja yang sudah dilakukan.

“Kebetulan Tarakan sudah melaporkan kemajuan progress dalam setahun ini. Ini akan kami verifikasi, apakah ada hubungan pengelolaan keuangan daerah ayng baik dengan pencapaian target kinerja pemerintah kota,” bebernya.

Menyoal dana pendidikan, lanjut Aji menjadi atensi pihaknya diantaranya BOS. Ini adalah hal yang paling dicermati pihaknya. Jika ada sisa, lanjutnya jajaran managemen BPK sangat konsentrasi dengan adanya managemen sisa dana BOS.

“Apakah itu dikelola dan disimpan secara akuntable untuk digunakan selanjutnya atau hilang. Kalau hilang, kami akan segera menindak dan melaporkan sehingga kemungkinan APH dapat menindaklanjuti dipermasalahan hukum selanjutnya,” jelasnya.

Soal kesehatan, lanjut Aji 5 persen ditingkat nasional dan 10 persen tingkat daerah. Yang mencuri perhatian BPK ialah penggunaan dana kapitasi dan prolanis karena prolanis ini baru. Jadi BPJS itu menempatkan dananya di rekening puskesmas. Ini juga termasuk pembangunan rumah sakit baru pratama.

Menyoal stunting, lanjut Aji juga menjadi fokus pihaknya. Semakin rendah akses air bersih, risiko stunting pun terbilang besar. Ketika air banyak yang dinyatakan bersih, maka akses perekonomian pun meningkat karena ini berhubungan dengan akses makanan bergizi. (*)