Kabupaten Tana Tidung mendapat kepecayaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) untuk menciptakan desa iklusi.
Desa iklusi, memberi ruang yang sama kepada seluruh kelompok masyarakat dalam proses pembangunan desa. Untuk itu, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama (NU) bersama Kemendes-PDTT menggelar workshop Theory of Change (ToC)/ teori perubahan di salah satu cafe di Tideng Pale, Rabu (8/3).
Fasilitator P3PD Lakpesdam P3PD BPNU, Khoirul Rosyadi menjelaskan, ToC berkaitan dengan program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa (P3PD) yang dilaksanakan Kemdes-PDTT untuk membangun desa yang lebih baik.
“ToC merupakan metode membangun mimpi bersama masyarakat desa yang selama ini dipinggirkan. Ini lah sebenarnya yang penting,” kata Rosyadi usai jadi mentor ToC.
Sebab, sambung Rosyadi, pembangunan desa tidak bisa hanya dibangun oleh elitis atau sekolah orang tertentu tapi juga harus melibatkan masyarakat sipil termasuk kelompok marginal seperti perempuan, kelompok minoritas, difabel dan lainnya yang selama ini dilupakan.
“Seluruh lapisan kelompok itu harus terlibat dalam pembangunan, seperti kelompok perempuan, difabel, sehingga terjadi inklusi tidak eklsusi lagi, semuanya bisa mengakses proses pembangunan desa,” jelas Rosyadi.
Selama ini, diakui, keterlibatan kaum marginal dalam pembangunan desa belum optimal. Misalnya selama ini hanya diberi bantuan tapi tidak pernah diajak musawarah desa, atau hanya dianggap sebagai obyek pembangunan bukan subyek pembangunan.
“Karena itu perlu penguatan untuk menciptakan desa iklusi agar semua elemen masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan desa,” kata Rosyadi.
Usai ToC, akan dibentuk sekolah lapang yang akan difasilitasi oleh Lakpesdam NU Tana Tidung. Peserta sekolah lapang seluruh unsur desa termasuk kaum perempuan dalam konteks membangun desa.
“Program desa inklusi ini akan berlangsung selama 2 tahun. Bantuan dari kementerian desa tidak ada dalam bentuk anggaran, tapi hanya dalam bentuk program,” tutupnya, seraya menyebutkan di Kaltara hanya Nunukan dan Tana Tidung yang mendapatkan program desa inklusi dari Kemendes-PDTT yang pada akhirnya tercipta akuntabilitas dan transfaransi dalam pembangunan desa.
Sementara Ketua P3PD Lakpesdam NU Tana Tidung, Ismaliansyah mengatakan, dalam mendukung program Kemende-PDPTT mengenai penguatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat serta mewujudkan desa inklusi, Kementerian Desa-PDPTT membentuk kemitraan antara pemerintah dan lembaga, dalam hal ini Lakpesdam sebagai bagian dari lembaga Nahdlatul Ulama yang fokus terhadap kajian pengembangan isu strategis kebangsaan, agama, dan juga pemberdayaan masyarakat.
“Suksesnya program kementerian desa ini sangat bergantung pada sinergi dan kerjasama antara pemerintah kabupaten (DPMD dan Bappeda), pemerintah desa, lembaga, serta masyarakat,” katanya.
Untuk itu digelar workshop penyusunan (teori of change) atau teori perubahan dengan melibatkan pemerintah desa dari empat desa di Tana Tidung bersama kelompok masyarakat dengan tujuan menggali informasi serta pemetaan awal tentang desa, sehingga warga desa mampu menyusun mimpi, dan mewujudkannya secara bersama-sama.
Workhop ini diikuti perwakilan dari Desa Mendupo, Desa Sambungan Selatan,Desa Bebatu, Desa Bandan Bikin, Desa Tideng Pale Timur, Desa Sesayap Selor, dan Desa Sebidai.(ana)
