Pemerataan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi di Bulungan terhambat. Hal itu terjadi karena adanya dugaan korupsi dalam pengadaan base transceiver station (BTS) di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI.
Kepala Desa Naha Aya, Kecamatan Peso Hilir, Bulungan, Libang Asan mengatakan bahwa masyarakat di wilayahnya sangat merindukan jaringan internet. Untuk itu, dirinya berharap anggota DPRD dan DPR RI dapat memperjuangkan hal itu kepada pemerintah.
“Sekarang ini kami sangat merindukan tower yang besar. Jadi, saya berharap DPRD dan DPR RI dapat memperjuangan hal itu kepada pemerintah,” kata Libang kepada Radar Kaltara, Minggu (5/3).
Di sini, sambung Libang, sudah ada jaringan 4G. Namun, masyarakat belum bisa mengakses jaringan internet. Untuk itu, dirinya berharap ada pembangunan tower di wilayahnya. “Di Peso Hilir ini masih ada beberapa desa yang belum bisa menikmati jaringan internet,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Bulungan, Syarwani mengakui bahwa ada tiga kecamatan di wilayah Hulu Sungai Kayan masih banyak yang blank spot. “Kalau tidak salah tahun ini ada lima program BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) untuk daerah blank spot. Saya berharap program itu bisa berjalan,” harapnya.
Untuk penanganan daerah blank spot, Syarwani menyatakan bahwa hal itu merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun, daerah memiliki kewenangan untuk menyampaikan hal tersebut. “Kita tidak bisa memungkiri bahwa sejauh ini masih ada titik di Kabupaten Bulungan yang masih blank spot,” ungkapnya. (*)
