Minimnya anggaran daerah membuat beberapa instansi memiliki keterbatasan dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Hal itu tidak terlepas dari terbatasnya anggaran sehingga berpengaruh terhadap fasilitas dan infrastruktur yang dimiliki, salah satunya terjadi pada Satpol PP Tarakan.

Merespons kondisi tersebut, Komisi I DPRD Kaltara memberi perhatian khusus pada persoalan tersebut. Saat dikonfirmasi, Anggota DPRD Kaltara Markus Sake menerangkan, pihaknya telah melakukan kunjungan kerja ke kantor Satpol PP Tarakan. Sehingga pihaknya telah menampung beberapa kendala yang dialami instansi Pemkot Tarakan tersebut.

“Sebelumnya kami sudah melakukan kunker ke Satpol PP dalam rangka keamanan dan ketertiban di kabupaten/kota di Kaltara. Waktu kunjungan kami sempat mendengar masalah keterbatasan fasilitas dan kemampuan yang dimiliki Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kebakaran,” ujarnya, Minggu (22/1).

Dijelaskannya, usai melakukan kunjungan pihaknya menemukan adanya hal urgen pada layanan Satpol PP dan Pemadam kebakaran (PMK) Tarakan lantaran terbatasnya fasilitas. Seperti diketahui, saat ini Satpol PP hanya memiliki 1 unit mobil patroli yang masih bisa difungsikan. Selain itu, ia menerima keluhan jika untuk saat ini Satpol PP dan PMK hanya bisa mengoperasikan dua kendaraan tangki saja.

“Seperti mobil pemadam kebakaran saat ini banyak yang rusak, kemudian pengadaan suku cadang yang sulit sekali karena kita tahu kendaraan-kendaraan ini adalah kendaraan impor dari Jepang. Suku cadang nya sangat sulit didapatkan di Indonesia, karena itu Satpol PP di sini juga terhadap tugas dan tanggung jawab mereka,”tuturnya. (radartarakan)