Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A Paliwang menemui Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) guna menyampaikan usulan penambahan kuota jenis BBM tertentu (JBT) dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) tahun 2023.
Zainal menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat Kaltara terhadap BBM saat ini cukup tinggi. “Kaltara sangat kurang kuota BBM, sehingga hal ini ingin kami sampaikan, agar nantinya bisa mendapatkan kuota lebih besar, khususnya di tahun 2023,” ujar Zainal di Ruang Rapat Garuda Lantai 5, Kantor BPH Migas, Jakarta, Rabu (23/11).
Mantan Wakapolda Kaltara ini mengatakan, beberapa faktor yang menjadi dasar usulan peningkatan kuota BBM, khususnya JBT solar tahun 2023, di antaranya variabel transportasi darat maupun laut. Karena untuk menjangkau daerah di setiap wilayah di Kaltara, itu didominasi jalur darat dan laut.
Selain itu, pertambahan jumlah penduduk serta kebutuhan di bidang pertanian dan perikanan juga menjadi penilaian terhadap usulan tambahan kuota BBM ini. “Jadi usulan kuota yang terus bertambah ini disesuaikan dengan pertambahan jumlah penduduk, jumlah trasnportasi, perkembangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kaltara. Ini juga disesuaikan dengan karakteristik geografis wilayah,” bebernya.
Selama ini, lanjut Zainal, untuk pendistribusian BBM masih ditemui kendala, seperti masih kurangnya jumlah armada transportasi BBM dengan spesifikasi tertentu, pendistribusian BBM di lembaga penyalur yang kurang tepat sasaran, pemberian kuota di bawah jumlah yang diusulkan, serta terhentinya operasi beberapa lembaga sub penyalur yang ada di Kaltara berdasarkan surat moratorium BPH Migas Nomor 1993/ Ka BPH/2021.
“Oleh sebab itu, Pemprov Kaltara menawarkan solusi, yaitu dengan menambah jumlah transportasi darat dengan spesifikasi yang mumpuni dalam memenuhi kebutuhan BBM mengingat saat ini geliat pembangunan di Kaltara sedang bertumbuh,” katanya.
Guna mencegah pendistribusian yang tidak tepat sasaran, ia juga meminta percepatan implementasi aplikasi MyPertamina, serta menambah titik lembaga penyalur BBM satu harga di daerah terpencil, yang lembaga sub penyalurnya berhenti beroperasi.
Sementara itu, Abdul Salim, salah satu Anggota Komite BPH Migas mengatakan, tahun 2022 untuk solar nasional mendapatkan tambahan 17,8 juta barel. Tapi tahun 2023 mendatang, menurun 17 juta barel.
Ia menjelaskan, dalam merancang kuota daerah, Komite BPH Migas mendengarkan masukan serta saran dari gubernur dan badan usaha tentang proyeksi konsumsi solar-pertalite tahun depan. “Tentu ini nanti kita akan lihat daerah mana saja, kegiatan atau sektor mana yang memang kita harus support,” sebutnya seraya mengatakan bahwa realisasi anggaran tahun sebelumnya juga menjadi acuan.
Masukan ini akan dijadikan input, Dinas Kelautan dan Perikanan di Kaltara juga berkoordinasi dengan KKP sehingga usulan dari Kaltara dapat diakomodasi seoptimal mungkin. Untuk diketahui, usulan secara keseluruhan untuk Kaltara JBT solar sebanyak 58.871,58 kiloliter (kl) dan JBKP sebanyak 213.750,59 kl. (iwk/eza)
