Akibat pesatnya pembangunan dan pembukaan lahan baru, membuat semakin berkurangnya lahan gambut dan mangrove di Indonesia yang dapat menurunkan kualitas lingkungan di berbagai daerah. Dalam menangani persoalan itu, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Republik Indonesia meninjau langsung beberapa wilayah yang menjadi tempat habitat mangrove, salah satunya ialah Kalimantan Utara (Kaltara).
Saat dikonfirmasi, Kepala BRGM Republik Indonesia Hartono menerangkan, pihaknya berencana menerapkan kombinasi penanaman mangrove di tambak atau dikenal dengan silvofishery pada lahan gambut dan mangrove di Kaltara.
Dijelaskannya, silvofishery merupakan salah satu program alternatif untuk menjaga pelestarian hutan mangrove. Tepatnya, sebuah program budidaya di kawasan pertambakan tradisional yang bermuara untuk kepentingan pelestarian lingkungan hutan bakau. Selain itu, silvofishery ialah penghijauan sekaligus budidaya bandeng, udang windu, dan kerang hijau yang dilakukan di kawasan mangrove, tanpa harus mengonversi, terlebih mengancam fungsi ekologi mangrove. “Dalam sistem silvofishery, masyarakat tetap bisa mendapatkan manfaat dan fungsi karbon terjaga baik dari tanaman mangrove,” ujarnya.
Ia menerangkan, pihaknya bersama Presiden Republik Indonesia Presiden Joko Widodo dan para Duta Besar Uni Eropa pernah melakukan penanaman mangrove di Tana Tidung pada 19 Oktober 2021. Kata dia, saat ini, mangrove yang ditanam Presiden Republik Indonesia Jokowi telah tumbuh bagus dengan jumlah daun 20 helai dan tidak tenggelam.
“Sebenarnya Kaltara beda dengan provinsi lain, di mana uniknya hutan mangrovenya luas, masyarakatnya sedikit. Jadi kepemilikannya bisa di atas 10 hektare. Kami akan menata kembali dan membicarakan dengan Pemerintah Provinsi Kaltara dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk payung hukumnya karena melibatkan masyarakat, di mana perencanaan sosial adalah kawasan hutan yang dikelola masyarakat dapat diusahakan dengan budidaya komoditas tertentu,” bebernya.
Dibeberkannya, sistem silvofishery sendiri sudah diterapkan di provinsi lainnya seperti Kalimantan Timur. Tepatnya di kawasan Delta Mahakam.
Ditambahkannya mangrove memiliki fungsi untuk penyerapan serta penyimpanan karbon, di mana tambak yang terlanjur dibuka akan dievaluasi terutama di kawasan hutan.
“Rehabilitasi mangrove di Kaltara, awalnya saat pak Jokowi ke Kaltara ketika mau meresmikan kawasan industri hijau yang sudah mulai dibangun di Kaltara. Beliau (presiden) melihat banyak tambak yang tidak terurus, kemudian beliau memerintahkan pada Menko dan kami untuk merehabilitasi mangrove untuk mewujudkan Kaltara sebagai green province,” terangnya.
Sehingga di tahun 2023 pihaknya berencana melakukan penanaman mangrove di luasan 25 ribu hektare di Kaltara. Adapun kawasan yang banyak ditanami mangrove berada di Kabupaten Tana Tidung dan Nunukan. Menurutnya, Pemerintah harus menyiapkan regulasi untuk meyakinkan bahwa menanam mangrove di tambak itu memberikan keuntungan tidak hanya dari hasil udang, tapi juga manfaat lingkungan.
“Kami lebih memilih kawasan yang statusnya masih kawasan hutan, untuk yang HPL (Hak Pengelolaan Lahan) kita dorong setelah regulasinya selesai. Khususnya jasa lingkungan untuk warga yang menanam mangrove seperti di tambaknya, di mana saat ini masih diperjuangkan,” tuturnya.
“Maka dari itu perlu ada semacam assurance, karena masih banyak para petambak yang masih ragu ikut serta menanam mangrove di tambak miliknya. Adanya kekhawatiran hasilnya turun dan rusak tambaknya,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menerangkan, pihaknya juga terus berupaya agar dapat menambah lahan gambut dan tanaman mangrove lebih luas dari yang diperkirakan. Menurutnya persoalan lahan gambut dan mangrove harus menjadi perhatian serius lantaran memiliki pengaruh besar untuk meminimalisir bencana alam.
“Kami juga berupaya agar bisa mendapatkan bantuan dana dari World Bank untuk melakukan penanaman dari beberapa lokasi, maupun pemeliharaan. Karena tidak cukup hanya dengan menanam tapi setelah menanam harus ada pemeliharaan. Dan itu nanti kami akan libatkan masyarakat untuk bekerja melakukan pengawasan maupun pemeliharaan,” ungkapnya.
“Itu juga nanti dibantu dengan BRGM. Potensi mangrove di Tarakan juga ada tapi kecil, Bulungan, Tana Tidung, dan Nunukan. Nilainya lebih besar mangrove dan gambut daripada hutan,” pungkasnya. (zac/eza)
