Ratusan petani tambak dan mahasiswa kembali menggelar aksi, membawa aspirasi terkait harga udang yang terus turun, Rabu (2/11). Pemerintah diharapkan dapat membantu petambak menstabilkan harga udang yang muaranya pada kesejahteraan.
Wali Kota Tarakan, dr. Khairul M.Kes, hadir di tengah-tengah demonstran. Ia turut mendengarkan aspirasi dari petani tambak, misalnya soal perbandingan harga di Kalimantan Utara (Kaltara) dengan daerah penghasil udang windu lainnya di Tanah Air. Selama ini, ungkap petani, isu yang kerap menggelinding yakni persoalan kualitas udang windu dari Kaltara. “Kami sangat berharap ke Bapak (pemerintah), karena selama ini cold storage (eksportir) selalu membandingkan harga udang yang lebih murah dari Tarakan seperti Balikpapan dan Samarinda tujuan itu jelas untuk menjatuhkan harga udang Tarakan. Padahal sebagian besar daerah harga udangnya lebih mahal dari Tarakan,” terang salah seorang petani di hadapan Wali Kota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan, Al Rhazali.
Koordinator Lapangan Aksi Aliansi Mahasiswa dan Petambak Kaltara, Anjaswandi mengaku aksi yang dinamai Aksi Gabungan Jilid II itu tetap mengusung tema besar udang elit harga sulit. Demonstran lebih dulu berkumpul di Stadion Datu Adil Tarakan dan kemudian bergeser menuju Pelabuhan Tengkayu II Tarakan sebagai titik aksi.
Tuntutan kurang lebih sama seperti yang disampaikan pada demonstrasi sebelumnya. Pertama mewujudkan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Kedua, meminta pertanggungjawaban pemerintah untuk segera mengatasi persoalan komoditas perikanan harga udang. Ketiga, menyetujui surat perjanjian antarpemda dengan Aliansi Mahasiswa dan Petambak Kaltara. Namun, para demonstran mengaku kecewa karena tak ada perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
“Sebelum aksi, kami sudah menyurati Gubernur dan DPRD Provinsi Kaltara dan Wali Kota Tarakan serta DPRD Kota Tarakan dan pihak cold storage. Namun yang hadir hanya dari Wali Kota dan DPRD Tarakan,” beber Anjas.
Lanjutnya, pihaknya akan terus mengawal terkait kesepakatan yang sudah ditandatangani. “Di dalamnya memuat langkah pembantukan tim satgas mencari solusi dan kemudian mengawasi. Kemudian pembentukan tim satgas diberikan waktu 7 kali 24 jam setelah surat ditandatangani,” bebernya.
Terkait persoalan solusi jangka pendek yang sudah ditawarkan, pihaknya memberikan waktu 7 hari agar pemerintah dapat menindaklanjuti. Adapun terkait usulan penggabungan harga dan komisi (nilai lain di luar harga) udang, menurutnya hal tersebut sangat perlu ditimbang ulang. “Solusi pertama pemerintah yakni membentuk tim satgas untuk mencari solusi, kemudian mengawasi yang memenuhi keterwakilan pihak aliansi, pemerintah daerah serta pihak terkait. Kemudian untuk pembentukan satgas itu diberi waktu 7 kali 24 jam setelah surat ditandatangani,” tuturnya.
“Untuk solusi jangka pendek, pemerintah memberikan harga jual udang windu ke Perumda Agrobisnis. Jadi itu solusi jangka pendek. Itu solusi yang diberikan pemda. Kalau solusi jangka pendek kami rasa itu belum memuaskan. Kami merasa kurang puas terkait solusi jangka pendek yang diberikan. Menanggapi solusi pendek ini sebenarnya pernah ada pada pertemuan sebelumnya. Namun nyatanya masyarakat masih kecewa,” terangnya.
Wali Kota Tarakan, dr. Khairul. M.Kes, menganggap wajar persoalan harga udang mengundang perdebatan panjang. Mengingat hal ini berhubungan dengan kesejahteraan petani. Namun begitu, pihaknya juga mengajak masyarakat realistis dalam melihat kondisi ekonomi dunia. “Saya kira wajar-wajar saja, persepsi di petambak, informasi yang kami terima kan memang tidak sama. Tetapi apa pun itu saya kira karena ini persoalan perut, tentu kami juga harus peduli, prihatin juga tentu dengan bicara baik-baik, nanti pasti ada solusinya. Kita nanti bisa duduk bersama dengan cold storage, Pemerintah Provinsi juga, termasuk dengan perumda kita, dinas terkait dan DPRD. Yang mereka inginkan cuma satu agar harga ini tidak bergejolak seperti roller coaster (kereta luncur) itu,” terangnya.
“Walaupun situasi dunia saat ini sedang kurang bagus yah. Pengawasan pemerintah juga harus berjalan, saya sudah perintahkan sebenarnya kepada Dinas Perdagangan, termasuk DPTMSP membuka marketing point (akses perdagangan). Marketing point ini dapat membuat kita melihat informasi harga dari seluruh dunia, termasuk juga dari Indonesia sehingga nanti perwakilan bisa melihat langsung, bagaimana sih kondisi harga terkini,” lanjutnya.
Ditambahkannya, pihaknya telah menyodorkan solusi jangka pendek yang diterima masyarakat. Walau demikian, perlu dibahas menyangkut hal teknis di dalamnya. “Tapi solusi sementara mudah-mudahan bisa diterima. Selanjutnya memang ada tuntutan jangka panjang, tadi bahwa pemerintah dituntut untuk membuat cold storage. Nanti kita akan bahas secara teknis, tetapi intinya bagaimana supaya harga udang tidak bergejolak,” pungkasnya. (zac/lim)
