Persoalan sengketa lahan TNI AL dan masyarakat Pantai Amal di kawasan Bumi Perkemahan Binalatung, mulai memunculkan titik terang. Hal itu usai DPRD Tarakan untuk bertemu Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pekan lalu.
Wakil Ketua DPRD Tarakan, Yulius Dinandus menjelaskan dalam pertemuan tersebut pihaknya meyampaikan persoalan TNI AL dan masyarakat secara objektif. “Penjelasan kami orientasinya ke Kemenhan, bukan secara umum tentang proses sengketa lahan, tetapi objek untuk pembangunan MCC yang merupakan program pertahanan negara. Alasan kami ke sana, karena sebelumnya persoalannya sudah kami fasilitasi dengan mediasi. Tapi tidak ada titik temu dan akhirnya kami memutuskan langsung menemui Kemenhan,” ujarnya, Selasa (4/10).
Dibeberkan, setelah pertemuan itu pihaknya langsung berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan mengajukan permohonan kepada Kemenhan untuk dilakukan pemindahan titik pembangunan Maritime Command Center (MCC).
“Setelah kami berkoordinasi dengan Pak Wali (dr. Khairul, M.Kes), Pemerintah (Pemkot) langsung menyiapkan lokasi. Sudah disampaikan ke Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kemenhan dan mereka juga setuju untuk pindah. Bahkan bagian dari Baranahan mengapresiasi Pemerintah kota Tarakan yang mau memfasilitasi dan memberikan lahan untuk lahan pembangunan MCC,” bebernya.
Usai pertemuan tersebut, ia menganggap hal ini sudah selesai. Lantaran kedua belah pihak sudah dapat menjalankan aktivitasnya.
“Secara kesimpulan ini sudah selesai. Pertama, pemindahan titik pembangunan MCC sudah disetujui Menhan dan telah disiapkan lokasinya. Kedua, karena sudah ada lokasi baru, warga juga sudah bisa kembali menjalankan aktivitas. Selanjutnya, pemerintah bersama perwakilan TNI AL atau Kemenhan sudah melakukan survei lapangan. mudah-mudahan proses ini berjalan lancar,” jelasnya.
“Jadi tiga kesimpulan yang sudah kita dapatkan, saya kira upaya DPRD Tarakan mengenai fasilitasi persoalan masyarakat, Angkatan Laut dan Menhan sudah selesai. Adapun tentang objeknya adalah MCC, selanjutnya kami menyerahkan penuh kepada pemerintah dan pihak kemenhan untuk menuntaskan proses ini,” terangnya.
Lanjut Yulius, kesepakatan itu tertuang di dalam surat dengan nomor Kep/345/12/2021 tanggal 31 Desember tentang program kerja anggaran Kebaranahan tahun 2022. Surat Ini diterbitkan menanggapi permasalahan dengan nomor: B/6449/9/2022 Kebaranahan.
“Dari surat itu, ada dua kesimpulan yang disampaikan. Pertama, Kemenhan meminta kepada Wali Kota untuk menghibahkan tanah untuk pembangunan MCC. Kedua, sambil menunggu proses administrasi, Kebaranahan juga meminta pelaksanaan kegiatan proyek ini dilakukan dengan cepat,” tuturnya.
“Dari Menhan Pengerjaan sudah ada teken kontrak dan sudah menjadi bagian dari pembangunan di Tahun 2022. Saya kira tugas dari DPRD sudah selesai untuk pembangunan MCC ini, kami berharap, warga bisa kembali menjalani aktivitasnya dengan tenang,” jelasnya. (zac/lim)
