Dalam pendataan honorer di Nunukan, pihak BKPSDM Nunukan terus mengusulkan perpanjangan waktu, karena kendala penginputan data honorer, tidaklah sedikit. Mulai dari jaringan internet hingga penginputan dua kali, menjadi kendala selama ini.
Meski begitu, setidaknya sudah ada 1.700 data honorer yang terinput, dari data yang masuk di BKPSDM sebanyak 4.228 orang honorer.
Kepala BKPSDM Nunukan, H. Suari mengatakan, terkait pendataan honorer yang ada di Nunukan, dimana telah dilakukan sejak 3 bulan terakhir, memang telah mendekati deadline pada 30 September.
Sebelum 30 September, seluruh honorer diharuskan sudah melakukan verifikasi data mandiri. Namun, pihaknya mengaku, masih terkendala dengan sejumlah persoalan. ”Ya, salah satunya kendala jaringan. Kita mau transfer data memasukkan di sistem BKN itu, terkendala jaringan,” ungkap Surai kepada sejumlah wartawan ketika diwawancarai, Rabu (28/9).
Belum lagi, diakui Suari, pekerjaan tersebut ternyata pekerjaan ganda yang harus dilakukan. Dari pihak Menpan-RB sendiri, punya format tersendiri, sementara dari BKN, juga punya format tersendiri.
Pihaknya harus terlebih dahulu input dari format Menpan ke format BKN. Setelah sudah sesuai dengan format BKN, dikirim lagi ke server BKN. “Jadi ada pengulangan pekerjaan yang sekian ribu itu, bisa dibayangkan bagaimana kami bekerja ganda, jika ada 4.000 data, 2 kali 4.000 data itu kami input dan kirim,” kata Suari.
Meski sudah ada lebih dari 1,700 data honorer yang datanya sudah masuk ke server BKN, sisanya masih antri di perjalanan. “Kita harus memahami, karena sistem ini bukan hanya kita yang pake, semua satu Indonesia menggunakan server ini, kita harus paham bagaimana membengkaknya jalan itu, 1 pintu dimasukkan orang ribuan,” tambah Surai.
Untuk itu, pihaknya mengusulkan perpanjangan waktu ke BKB untuk supaya, seluruh data honorer terakomodir. Meski sudah ada kisi-kisi, jadwal dipastikan akan diperpanjang hingga 31 Oktober, namun pihaknya tetap akan meminta perpanjangan waktu supaya seluruh honorer yang belum terfervikasi, benar-benar akan terakomodir seluruhnya. “Dengan waktu yang tersisa, kita optimis terinput semualah, karena yang bermasalah ini jaringannya, bukan orangnya,” jelas Surai.
Di Nunukan sendiri, dari data organisasi jumlah honorer ada sebanyak 5.833 orang. Sementara yang masuk di BKPSDM, ada sebanyak 4.228 orang. “Ada selisih banyak, karena yang dipersyaratkan di pendataan, tidak menghitung honorer di tahun 2022, hanya sampai di 2021 saja,” beber Surai.
Namun di sisi lain, Surai menerangkan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas sudah menyatakan, bahwa honorer tersebut tidak akan diberhentikan, namun tetap dipekerjakan, sesuai dengan masa bakti daripada seorang kepada daerah. “Artinya, jika kepala daerah diangkat 2024 hingga 2029, berarti honorer dipekerjakan selama itu pula, pusat tinggal mencari formulanya apakah bakal ada PP atau Permen, jadi jajarannya tentu akan berusaha membuat dalam bentuk tertulis, daerah mengikuti saja apakah benar wacana yang dikatakan seorang menteri tersebut,” pungkas Surai. (raw/lim)
