MANAGED BY:
KAMIS
01 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Selasa, 27 September 2022 12:36
Sengketa Lahan Warga-TNI AL, Warga Pilih Berkemah
Warga berdiskusi di lokasi lahan sengketa.

TARAKAN - Sengketa lahan antara TNI AL dan warga Pantai Amal di kawasan Bumi Perkemahan Binalatung, Tarakan Timur masih terus bergulir. Sebagian masyarakat yang mengklaim lahan di kawasan tersebut bahkan membangun tenda darurat dan menginap di lokasi. Alasannya menjaga lahan.

Salah seorang warga, Sicamang menerangkan, pihaknya memiliki tanah tersebut secara sah dan memiliki peta bidang di atas lahan tersebut. Ia mengaku keberatan atas tindakan TNI AL yang dianggap refresif dan sempat melarang warga meninjau lahan. “Kami sejak dulu sudah mengelola lahan ini dan memiliki peta bidang. Kami heran waktu itu tidak dibolehkan melihat lahan kami. Kami mau beraktivitas sulit. Ada warga yang punya kandang ayam di sini, mau kasih masuk air tidak bisa, mau kasih masuk makanan ayam tidak bisa. Mereka menggunakan kekuatannya untuk menakuti warga, padahal sebelum mereka di sini kami sudah dulu merawat lahan ini,” ujarnya, Senin (26/9).

Sebelumnya TNI AL telah menyampaikan perihal sejarah atas klaim tanah di kawasan Bumi Perkemahan. Namun penjelasan itu belum dapat diterima masyarakat. TNI AL mengungkap dokumen yang diterbitkan pada 1983-1984.

Ketua Forum Masyarakat Pantai Amal, Yusuf mengapresiasi dan telah melihat pemaparan TNI AL dalam pemberitaan berbagai media. Namun ia menyayangkan dalam konferensi tersebut pihak TNI AL tidak melibatkan perwakilan warga Pantai Amal. Padahal menurutnya, masyarakat punya bukti dokumen dan dasar sejarah atas lahan yang diklaim tersebut. “Kami meminta kepada DPRD Tarakan agar diberi ruang untuk menjelaskan untuk mempresentasikan apa yang kami miliki. Termasuk data-data TNI AL, kami punya data sejarah dan kami punya data manipulasi TNI AL. Kami bukan tidak punya jawaban atas pemaparan mereka, supaya ini terang benderang. Jangan hanya mengambil kesimpulan versi dia (Lantamal XIII) Tarakan,” ujarnya, Senin (26/9).

“Tapi ada celah dari tidak sinkronnya sejarah itu, tidak mereka ungkapkan. Itulah kenapa kami mau ke Jakarta untuk menceritakan ini kepada Panglima TNI dan kementerian. Bahkan peta 2019 dan peta 2020 mereka itu berbeda, saya punya surat lama TNI AL dan 4 versi titik koordinatnya yang berbeda-beda. Saya tidak tahu yang betul yang mana,” tukas Yusuf.

Wakil Ketua DPRD Tarakan, Yulius Dinandus menerangkan, sebelumnya masyarakat menyetujui rencana pembangunan Maritime Command Center (MCC) di wilayah Bumi Perkemahan atas biaya kompensasi. Namun komitmen itu tidak dilaksanakan dan akhirnya masyarakat berubah pikiran. “Sebenarnya, pembangunan MCC di Kota Tarakan ini, alasan dari pihak Menhan karena kebutuhan pertahanan negara. Sebelumnya, pernyataan BPN waktu itu saya harus sampaikan juga bahwa lahan yang ada di situ, kedua belah pihak tidak memiliki alas hak. Lalu pernyataan bahwa lokasi itu sudah terdaftar sebagai aset BMN (barang milik negara) di Kemenkeu. singkat cerita setelah komitmen kompensasi disetujui, komitmen itu tidak dilaksanakan, dan malah TNI AL melakukan pembangunan. Itu yang terjadi,” tukasnya.

“Namun setelah kejadian pelarangan masyarakat untuk meninjau lokasi tanahnya kemarin, masyarakat berubah dan menegaskan tidak mengizinkan adanya pembangunan lagi. Dengan berbagai macam pertimbangan psikologi masyarakat. Sehingga hari ini (kemarin, Red) kami mencoba mendengar pendapat masyarakat sebelum kami menyambangi pihak Lantamal XIII Tarakan,” pungkasnya.

 

VERSI TNI AL

Sebelumnya, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) XIII Tarakan, Laksamana Pertama TNI Fauzi, S.E, M.M, M.Han, menerangkan, jika dirinya juga belum mengetahui banyak soal asal usul lahan dan persoalan yang dikemukakan warga. Namun ia menegaskan melalui pemaparan, Pantai Amal merupakan wilayah strategis yang layak dipertahankan lantaran lokasinya yang langsung berhadapan dengan negara Filipina.

“Saya pertama sampai ke sini bertanya-tanya apa itu Amal, dijelaskan kepanjangannya Area Militer Angkatan Laut. Saya pun sampai saat ini masih ragu dengan kepanjangan itu, setelah mendengarkan ulasan sejarahnya saya baru memahami dengan Pantai Amal. Dari nama saja sudah tidak bisa dipungkiri itu wilayah Angkatan Laut,” ujarnya, Jumat (23/9).

Dijelaskannya, lahan di Pantai Amal merupakan lanjutan pengolahan aset Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger (KNIL) pasca Perang Dunia II. Setelah itu aset tersebut dimiliki Angkatan Darat dan ditukar guling kepada TNI AL. Lanjutnya, di tahun 1983 TNI AL mengizinkan 18 warga untuk mengolah lahan  tersebut untuk bercocok tanam. Namun seiring waktu berjalan warga yang bermukim semakin banyak. Hingga adanya klaim kepemilikan.

“Dulu tahun 1983 masih diizinkan 18 warga yang menggunakan lahan itu, dokumennya jelas, kita ingin membangun MCC (Maritime Command Centre). Kalau sekarang masih ada pohon, kandang ayam, kita tidak ingin merusak apa yang dimiliki masyarakat. Sehingga kami tetap membiarkan itu,” tukasnya.

“Jadi perairan di Amal itu sebenarnya area ranjau aktif sehingga diperlukan pembangunan MCC untuk menjaga laut dan membersihkan sisa ranjau yang masih ada. Di sana itu sekaligus digunakan untuk latihan pasukan Yonmaharlan,” sambungnya.

Ia membantah adanya anggapan jika klaim di lahan Bumi Perkemahan baru dilakukan saat ini. Dijelaskannya lahan tersebut sudah sejak lama diawasi TNI AL. Namun, karena saat ini kondisi Tarakan semakin berkembang dan adanya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Maka lahan itu baru akan dimanfaatkan. “Jadi hak milik itu, beda dengan hak penguasaan, jadi sama-sama tidak memiliki, tapi menguasai. Penguasaan oleh TNI AL itu, sejak tahun dari penyerahan Angkatan Darat.  Itu sudah dikuasai. Bahkan sudah dicatatkan di BMN. Sementara pengakuan masyarakat ini membeli atau menggarap lahan sekitar tahun 2000-an. Jadi dari awal itu memang dikuasai oleh TNI AL dalam hal ini negara,” jelasnya.

Terkait adanya surat peta bidang yang dimiliki warga setempat, ia menegaskan tidak tahu menahu persoalan tersebut. Menurutnya, peta bidang menjadi tanggung jawab Badan Pertanahan Negara (BPN).

“Nah kenapa ada keluar surat warga, itu baiknya ditanyakan ke BPN kenapa mereka mengeluarkan surat itu. Kami tidak ada kapasitas menjawab itu. Tapi yang ingin kami sampaikan bahwa kami menguasai lahan itu jauh lebih lama,” tuturnya.

TNI AL menunjukkan dokumen perjanjian peminjaman lahan oleh warga di tahun 1983 untuk berbagai keperluan. Mereka yang diizinkan rata-rata sudah meninggal dunia.

“Itu juga sekarang orangnya sudah almarhum semua. Kami memang tidak memiliki, tapi kami menguasai lahan itu, sebagai wilayah pertahanan. Ini kan oknum masyarakat eksodus ni, datang di situ menggarap tanah berhektare-hektare. Kami minta rekan-rekan juga memberikan pemahaman ke masyarakat kalau di sini kami hanya menjalankan tugas mengamankan aset negara. Kami tidak memiliki kepentingan pribadi, paling 1 atau 2 tahun kami sudah pindah tugas ke daerah lain,” ungkapnya.

“Bahkan ada warga yang mengklaim dan menjual ke mana-mana. Orang membeli ini tidak tahu asal muasal tanah ini, ketika bermasalah mereka seolah-olah merasa tanah mereka diambil. Padahal yang menjual tanah ke dia mengklaim aset negara,” lanjutnya.

Ia menegaskan, sebenarnya pihaknya tidak mempersoalkan adanya pemanfaatan lahan oleh masyarakat. Tapi di saat lahan itu ingin digunakan, maka masyarakat dapat legawa menyerahkan kembali. “Meski begitu kami tetap menjelaskan persuasif, kami tidak ingin menyakiti masyarakat. Kalau mereka merasa tidak nyaman dengan yang kami lakukan, kami terbuka berdiskusi secara hukum,” tambahnya

Kepala BPN Tarakan, Drs. Agus Sudrajat menerangkan, aset di Pantai Amal dan Bumi Perkemahan saat ini berstatus barang milik negara (BMN). “Pantai Amal itu ada 6 bidang yang terukur, dan ternyata bidang tanah itu termasuk yang diklaim TNI Angkatan Laut sudah menjadi barang milik negara, menjadi aset di bawah status penguasaan TNI AL, sehingga dengan status itu kami tidak dapat menerbitkan  sertifikat sebelum terbebas dari sengketa,” ulasnya.

“Kami tidak bisa menerbitkan sertifikatnya karena asas kami di BPN menerbitkan sertifikat itu harus clear dan clean. Artinya, clear-nya itu alas haknya ada clean itu penguasaannya tidak ada sengketa

Nah ini karena masih bersengketa dengan Angkatan Laut, kami tidak bisa menerbitkan sertifikatnya. Meskipun peta bidang sudah terbit, tetapi itu bukan menjadi alas bukti hak, hanya menjadi salah satu syarat untuk penerbitan sertifikat, harus ada pengukuran peta bidangnya,” terangnya.

Kendati demikian, ia belum bisa menjabarkan luas pasti lahan yang menjadi BMN. Lanjutnya, adapun bukti hak yang resmi itu adalah sertifikat karena menjadi salah satu syarat untuk diterbitkan sertifikat. “Kita ukur dulu, keluar peta bidang, nanti kalau tidak ada komplain dari pihak lain baru kita teruskan menjadi sertifikat. Kalau ada komplain kita setop, ini kan Angkatan Laut mengklaim bahwa itu juga lahan mereka, masyarakat juga menyatakan hal tersebut.

“Kemarin sempat RDP dengan DPRD dalam rapat mediasi, karena terakhir mediasi yang di DPRD terkait untuk pembangunan MCC itu antara Angkatan Laut sama masyarakat saya hadir, saya tidak pernah menyatakan bahwa tidak ada tanah Angkatan Laut,” tuturnya.

“Saya hanya bilang begini, Angkatan Laut gambar situasi yang dikeluarkan 1983-1984, sedangkan masyarakat ada yang sudah keluar peta 6 bidang itu, baik gambar situasi maupun peta bidang itu bukan merupakan bukti hak-hak. Saya hanya mengatakan itu waktu mediasi antara Angkatan Laut dan masyarakat di sana,” jelasnya. (zac/lim)

 

loading...

BACA JUGA

Senin, 28 November 2022 07:53

Rampung 2021, Hingga Kini TPI belum Difungsikan

Pembangunan Gedung Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang berada di Jalan…

Jumat, 25 November 2022 11:19

Dua Oknum Polisi di Tarakan Diberhentikan Tidak Hormat

Kepala Polres Tarakan, AKBP Taufik Nurmandia, S.I.K., M.H melakukan upacara…

Jumat, 25 November 2022 11:16

Upah Pekerja Naik, Tenaga Mesin Jadi Opsi

Penentuan angka upah minimum kota (UMK) Tarakan sempat tertunda. Ini…

Kamis, 24 November 2022 11:14

Dugaan Pungli di KSOP Tarakan, Polisi Periksa Kepala KSOP

Pengungkapan kasus pungutan liar (pungli) yang menjerat oknum pegawai Kesyahbandaran…

Kamis, 24 November 2022 11:07

Bermukim di Hutan Lindung di Tarakan Akan Dipolisikan

Hingga saat ini kawasan hutan lindung masih kerap menjadi sasaran…

Kamis, 24 November 2022 11:04

Waspada Gempa..!! di Tarakan Sesar Lokal Muncul ke Permukaan

Gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat menjadi cermin bagi…

Kamis, 24 November 2022 11:00

Tekan Inflasi Melalui Angkutan Udara

Tingginya ongkos transportasi udara menjadi salah satu penyumbang inflasi di…

Rabu, 23 November 2022 09:25

Di Tarakan, Stok Sapi Mulai Kosong

Kerja sama antar Tarakan-Gorontalo untuk penyediaan sapi bagi masyarakat Tarakan…

Senin, 21 November 2022 14:20

Pemprov Upayakan Bandara Juwata Tarakan Buka Rute Internasional

Layanan penerbangan Bandara Juwata rute internasional mulai kembali diupayakan Pemerintah…

Senin, 21 November 2022 14:16

Skincare Ilegal dari Negeri Jiran Diamankan

Sebanyak 149 paket skincare ilegal diamankan tim Polairud, Lantamal dan…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers