Sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo, Pemkab Tana Tidung telah menganggarkan sekitar Rp 2 miliar untuk meredam laju inflasi dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali mengatakan, dua tahun terakhir bangsa dihadapi dengan pandemi Covid-19 yang berdampak pada keuangan pemerintah termasuk di Tana Tidung. “Di tahun ini saya kira sudah membaik, ternyata pemerintah pusat menaikkan lagi harga bahan bakar minyak,” kata Bupati. 

Namun pada prinsipnya orang nomor satu di Tana Tidung ini mendukung kebijakan Presiden tersebut, hanya saja ada kebijakan dari pemerintah pusat melalui Surat Edaran Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134:PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.

“Kebijakan tersebut mewajibkan pemerintah daerah untuk menganggarkan 2 persen dari DBH (dana bagi hasil). Ini jadi beban kita lagi untuk meredam lonjakan tingginya inflasi di daerah,” ujarnya.

“Kalau kita lihat DBH kita kemarin hampir Rp 2 miliar telah ditindaklanjuti, karena dikasi batas waktu dan sudah kami tindaklanjuti melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang diketuai Pak Sekda ,” sambungnya. Setelah itu, lanjut Bupati, sisa skema intervensi. Ada beberapa bidang yang bisa diintervensi seperti transportasi dan UMKM.

“Tapi sudah ada skemanya, Insyaallah,” singkatnya. Adapun konsekuensinya, kata Ibrahim Ali, akan memotong anggaran dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) hingga terpenuhinya 2 persen sesuai amanat PMK tersebut. 

“Ya kita potong saja, tinggal menarik mengutip beberapa anggaran dari OPD lah,” tutupnya.
(ana)