Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulungan berupaya untuk memberantas praktik mafia tanah di Bulungan. Itu dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.
Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Bulungan, Alexius Brahma Tarigan menyatakan bahwa hingga saat ini tumpang tindih antar hak guna usaha (HGU) perusahaan dengan masyarakat masih terjadi di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi di Kecamatan Tanjung Palas Timur.
Untuk itu, Kejari Bulungan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bulungan. “Untuk membongkar praktik mafia tanah kami fokus di KIHI dan sekarang ini masih ditemukan tumpang tindih lahan di KIHI,” kata Alexius kepada Radar Kaltara, Rabu (21/9).
Berdasarkan hasil koordinasi, untuk persoalan tumpang tindih lahan di KIPI hingga saat ini masih berproses. “Sekarang ini kita masih mengurai permasalahan itu,” ungkapnya.
Sejuah ini, Kejari Bulungan memastikan belum menemukan adanya praktik mafia tanah yang terorganisasi. Namun, bukan berati tidak ada potensi. “Belum ada, sekarang ini masih antar masyarakat dengan perusahaan. Tetapi, bukan berati potensi itu tidak ada,” bebernya.
Karena itu, pihaknya akan mengawal kegiatan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) KIHI maupun Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan di Kecamatan Peso, Bulungan. “Iya, sesuai arahan pimpinan kita diminta untuk melakukan pengaman proyek strategis nasional yang ada di setiap daerah,” ungkapnya.
Pengamanan, kata Alexius, dilakukan untuk memastikan kegiatan pembangunan PSN berjalan sesuai harapan pemerintah pusat maupun daerah. “Antisipasi dini terhadap hambatan atau gangguan terhadap pelaksanaan PSN sangat penting. Khususnya untuk mengantisipasi celah yang memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi,” bebernya.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kejari Bulungan akan terus berkoordinasi dengan Pemkab Bulungan maupun instansi vertikal lainnya. Hal senada disampaikan Bupati Bulungan, Syarwani. Ia memastikan Pemkab Bulungan bersama Pemprov Kaltara akan terus mengawal pembangunan KIHI sesuai arahan Presiden. “Iya, kalau kita di daerah ini melakukan sesuai kewenangan yang kita miliki,” tuturnya. (*/jai/eza)
