Kejari Bulungan ‘Lirik’ Mafia Tanah di KIHI

- Jumat, 23 September 2022 | 11:36 WIB

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulungan berupaya untuk memberantas praktik mafia tanah di Bulungan. Itu dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Bulungan, Alexius Brahma Tarigan menyatakan bahwa hingga saat ini tumpang tindih antar hak guna usaha (HGU) perusahaan dengan masyarakat masih terjadi di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi di Kecamatan Tanjung Palas Timur.

Untuk itu, Kejari Bulungan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bulungan. “Untuk membongkar praktik mafia tanah kami fokus di KIHI dan sekarang ini masih ditemukan tumpang tindih lahan di KIHI,” kata Alexius kepada Radar Kaltara, Rabu (21/9). 

Berdasarkan hasil koordinasi, untuk persoalan tumpang tindih lahan di KIPI  hingga saat ini masih berproses. “Sekarang ini kita masih mengurai permasalahan itu,” ungkapnya.

Sejuah ini, Kejari Bulungan memastikan belum menemukan adanya praktik mafia tanah yang terorganisasi. Namun, bukan berati tidak ada potensi. “Belum ada, sekarang ini masih antar masyarakat dengan perusahaan. Tetapi, bukan berati potensi itu tidak ada,” bebernya.

Karena itu, pihaknya akan mengawal kegiatan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) KIHI maupun Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan di Kecamatan Peso, Bulungan. “Iya, sesuai arahan pimpinan kita diminta untuk melakukan pengaman   proyek strategis nasional yang ada di setiap daerah,” ungkapnya. 

Pengamanan, kata Alexius, dilakukan untuk memastikan kegiatan pembangunan PSN berjalan sesuai harapan pemerintah pusat maupun daerah. “Antisipasi dini terhadap hambatan atau gangguan terhadap pelaksanaan PSN  sangat penting. Khususnya untuk mengantisipasi celah yang memungkinkan terjadinya tindak pidana korupsi,” bebernya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kejari Bulungan akan terus berkoordinasi dengan Pemkab Bulungan maupun instansi vertikal lainnya. Hal senada disampaikan Bupati Bulungan, Syarwani. Ia memastikan Pemkab Bulungan bersama Pemprov Kaltara akan terus mengawal pembangunan KIHI sesuai arahan Presiden. “Iya, kalau kita di daerah ini melakukan sesuai kewenangan yang kita miliki,” tuturnya. (*/jai/eza)

 

 
 

Editor: izak-Indra Zakaria

Rekomendasi

Terkini

Data BPS Bulungan IPM Meningkat, Kemiskinan Turun

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB

Ombudsman Kaltara Soroti Layanan bagi Pemudik

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:30 WIB

Harus Diakui, SAKIP Pemprov Kaltara Masih B Kurus

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Penanganan Jalan Lingkar Krayan Jadi Atensi

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Jalan Penghubung di Krayan Ditargetkan Maret Mulus

Selasa, 26 Maret 2024 | 13:50 WIB

3.123 Usulan Ditampung di RKPD Bulungan 2025

Selasa, 26 Maret 2024 | 07:00 WIB

Anggaran Rp 300 Juta Untuk Hilirisasi Nanas Krayan

Senin, 25 Maret 2024 | 18:45 WIB
X