Pemkab Tana Tidung membutuhkan anggaran Rp 365 miliar untuk menyelesaikan secara utuh pembangunan pusat pemerintahan (puspem) Tana Tidung di sekitar Bundaran Seludau, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung (KTT).
Karena anggaran yang tidak memungkinkan, Pemkab Tana Tidung hanya bisa menganggarkan Rp 236 miliar untuk kegiatan pematangan lahan dan pembangunan struktur kantor bupati dan DPRD Tana Tidung hingga 2024.
Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali mengatakan, dengan melihat keuangan daerah yang terbatas, pembangunan puspem Tana Tidung menggunakan skema kontrak tahun jamak atau multiyears khususnya untuk pembangunan kantor bupati dan DPRD Tana Tidung.
“Tahun ini pematangan lahan dulu, setelah itu baru lelang untuk pembangunan fisiknya. Jika tidak ada kendala peletakan batu pertama akan kita lakukan pada 9 Oktober nanti,” ungkap Ibrahim Ali kepada Radar Tarakan, Rabu (21/9).
Lebih lanjut dikatakan, dalam skema multiyears ini pembangunan kantor bupati ditargetkan tuntas pada 2024 dengan total anggaran sekitar Rp 120 miliar. “Itu (kantor bupati, Red) kami anggarkan Rp 60 miliar (tahun pertama), Rp 30 miliar (tahun kedua) dan Rp 30 miliar (tahun ketiga). Jadi totalnya Rp 120 miliar,” rincinya.
Namun, sambung dia, anggaran tersebut hanya sampai pada struktur bangunan belum termasuk interior dan lainnya. “Jadi belum tuntas, hanya struktur bangunan saja,” sebutnya.
Hal yang sama juga pada pembangunan kantor DPRD Tana Tidung hanya sampai pada struktur bangunan belum termasuk interiornya. Anggarannya sekitar Rp 72 miliar. “Kalau sama interiornya, anggaran yang dibutuhkan hampir Rp 92 miliar,” ujarnya.
“Jadi target kami untuk pembangunan kantor bupati dan DPRD hingga 2024 itu hanya sampai pada struktur bangunan saja,” sambungnya. Karena yang dibangun tidak hanya kantor bupati dan DPRD tapi juga ada kegiatan pematangan lahan stadion indoor, balai adat dan sarana prasarana pemerintahan lainnya.
Selain itu, kata Ibrahim Ali, KTT tidak hanya berbicara puspem tapi Pemkab Tana Tidung juga fokus membangun SDM dengan sharing biaya pendidikan,menekan stunting dan lainnya. “Kami juga ingin menyelesaikan masalah pemukiman masyarakat, saya berkeinginan semua jalan harus beraspal atau semenisasi. Target saya bangunan sekolah SD dan SMP tidak ada lagi yang kayu, harus semi permanen semua,” bebernya.
Sebelumnya Bupati mengatakan, jika pembangunan puspem terealisasi maka keinginannya untuk membangun kantor bupati dan DPRD di atas lahan Pemkab Tana Tidung terwujud. Seperti yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepadanya, pembangunan yang dilakukan Pemkab Tana Tidung diibaratkan membangun di atas awan.
“Kita membangun gedungnya dengan APBD tapi alas di bawahnya, kita izin pinjam pakai. Kita membagun di atas lahan Inhutani, artinya asetnya tidak full aset kita,” jelasnya.
“Makanya pertama kemarin saya dilantik, menjadi keinginan, saya lihat bawah KTT ini wajib memiliki pusat pemerintahan yang representatif kantor bupati dan DPRD. Saya punya keinginan membangun kantor bupati dan DPRD di atas tanah Pemkab Tana Tidung, selama ini kan kita membangun iziN pinjam pakai,” lanjutanya.
Termasuk sebelumnya kawasan Bundaran yang 60 persen merupakan hutan produksi, HGU, HTI dan HPH Adindo dan Intraca. Namun, kabar baik menghampiri, sebab pada 13 September lalu Menteri LHK telah menandatangani pelepasan kawasan hutan produksi yang dikonversikan untuk pembangunan pusat pemerintahan Tana Tidung.
“Ini terobosan luar biasa, ini 405 hektare murni aset Pemkab Tana Tidung. Insyaallah saya optimis Tana Tidung menjadi kabupaten yang indah, baik dan cantik, karena tata kelola pemerintahan dan pembangunan puspem dan grand desain pusat pemeritahannya nanti tertata, maka saya minta tata dengan baik, insyaallah konsepnya terbaik di kaltara. Ke depan kota baru Tana Tidung di bundaran,” tutupnya.(ana)
