Meski sudah disepakati alur pelayaran Tarakan-Bunyu namun masih saja didapati ada kegiatan budi daya rumput laut yang melanggar batas, sehingga mengganggu alur transportasi.
Hal tersebut ditemukan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara, saat berpatroli Kamis (8/9). Diketahui, pada Agustus 2022 lalu sudah ditetapkan alur pelayaran Tarakan-Bunyu dan disepakati oleh semua pembudidaya rumput laut.
Sosialisasi dilakukan masif di Kecamatan Tarakan Timur.
Sub Koordinator Pengawasan DKP Kaltara, Azis mengatakan, sebelumnya kepada semua pembudidaya dan nelayan untuk mematuhi rambu-rambu yang sudah ditetapkan. Saat ini terpasang 24 rambu pembatas, khusus budi daya rumput laut.
“Kalau masih ada didapati di luar itu, fondasi (konstruksi pemberat) akan kami angkat,” katanya.
Dalam kegiatan penertiban, sementara hanya yang belum berisi.
Budi daya yang siap dipanen ditoleransi satu siklus.
Namun, setelah panen harus diangkat dan tidak diizinkan lagi melakukan budi daya di wilayah yang dilarang.
“Kita akan melakukan eksekusi, jika masih melanggar,” sebutnya.
Pihaknya memastikan akan terus melakukan penataan agar tidak ada budi daya hingga keluar batas yang ada.
Dikhawatirkan kegiatan budi daya rumput laut malah melebar dan menutup semua alur yang sudah ditetapkan.
“Kami sudah sepakat untuk membuka alur selebar 500 meter dari pancang yang kami buat itu sampai ke tugu. Ini yang harus kami tegaskan, supaya masyarakat tidak melakukan penambahan keluar dari batas yang sudah ditetapkan,” tegasnya.
Sebelumnya pihaknya juga sudah menyampaikan zonasi budi daya rumput laut masih luas, di antaranya di kawasan Tanjung Karis, Sekatak Kabupaten Bulungan.
“(Kemarin) terdapat 150 meter (tali rumput laut) yang kami tertibkan,” ucapnya.
