TANJUNG SELOR - Kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) per 3 September 2022 lalu menuai protes dari sejumlah pihak. Salah satunya dari kalangan mahasiswa. Menyikapi hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara), Albertus Stefanus Marianus mengatakan, pada prinsipnya, ini adalah kebijakan pemerintah pusat.

"Tentu ini sudah melalui proses pendalaman yang cukup panjang dan mengkaji semua aspek, termasuk dampak untuk masyarakat yang paling kecil sekalipun," ujarnya di hadapan mahasiswa yang melakukan aksi di Tanjung Selor, Rabu (6/9).

Terhadap persoalan ini, Albertus menegaskan pihaknya mendukung keputusan Gubernur Kaltara untuk duduk bersama membahas persiapan ini bersama dengan sejumlah pihak terkait.

"Kami dari DPRD siap mendukung sepenuhnya kebijakan yang akan diambil Gubernur," tegas Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Hanya saja, bicara soal menolak, Albertus kembali menegaskan bahwa ini yang menjadi salah satu poin yang harus dibahas bersama.

"Ini menolak seperti apa. Karena ini merupakan kebijakan dari pusat. Tentu ada pertimbangan-pertimbangannya," tutur Albertus. (iwk/har)