TARAKAN - Wali Kota Tarakan dr. Khairul, M.Kes, mengungkap progres penanganan sejumlah aset Pemkot Tarakan yang turut diawasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu pun dituangkan dalam pertemuan bersama Tim Satgas Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI, kepala Kejaksaan Negeri Tarakan, BPN dan unsur perangkat daerah lainnya pada Jumat (25/8) lalu.
Korsupgah KPK RI, kata dia, rutin melakukan supervisi terhadap beberapa penyelesaian perkara aset Pemkot Tarakan. Apalagi saat ini KPK sangat perhatian dengan penyelamatan aset negara. “Kalau di kita ada yang berproses secara hukum. Saat ini ada yaitu THM, karena memang sudah diikuti KPK dari awal. Kemudian yang kedua itu di Lingkas Ujung yaitu Cafe JL,” ungkapnya, Minggu (27/8).
Ditambahkan Khairul, lahan yang ada di depan Bank Mega pun dilaporkan oleh pihaknya, bahwa proses hukum lahan tersebut sudah selesai dan dimenangkan oleh Pemkot Tarakan. Untuk dua aset lainnya, saat ini proses hukumnya masih berlanjut di tingkat di kasasi. “Supervisi ini bagaimana menyelamatkan aset negara, untuk dimanfaatkan kemakmuran masyarakat,” ucapnya.
Terkait dengan gedung Grand Tarakan Mall (GTM) pihaknya juga menyampaikan bahwa saat ini statusnya masih pailit. Namun kewajiban terhadap pemerintah daerah, KPK tetap meminta agar Pemkot Tarakan bisa menagih yang menjadi kewajiban yaitu pembayaran pajak bumi bangunan (PBB). “Kami akan hati-hati sekali menangani masalah ini karena dipantau terus. Jadi kita menunjukkan keseriusan dan melaporkan upaya yang sudah dilakukan untuk pengamanan aset,” imbuh Khairul.
Selain menyampaikan proses hukum terhadap aset pemkot yang masih berlanjut, kepada Korsupgah KPK RI pihaknya juga menyampaikan upaya penyelamatan aset negara dengan cara mensertifikasikan lahan-lahan mom Pemkot Tarakan. Khairul pun melaporkan bahwa selama tiga tahun menjabat, target pihaknya hanya 300 lebih aset pemkot yang akan disertifikatkan. Namun diprediksi hingga tahun ini terdapat 500 lebih aset yang akan disertifikasi lahannya oleh BPN Tarakan.
“Ini juga bagian upaya menyelamatkan aset negara. Termasuk juga yang diharapkan kepada kita ini mengamankan itu dalam bentuk memberikan tanda dan kalau bisa dipagar,” beber Khairul.
Selain membahas terkait aset, pihaknya bersama Korsupgah KPK RI juga membahas terkait sektor pendapatan dari sarang burung walet. Untuk itu, dalam waktu dekat ini beberapa petugas dari dinas terkait akan ke Balikpapan, untuk melakukan rapat koordinasi dengan KPK. “Harapannya kemandirian kabupaten/kota ini supaya bisa menyelenggarakan pemerintahan dengan baik dan melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya. (zar/lim)
KPK Supervisi Sejumlah Aset Berperkara
