MANAGED BY:
JUMAT
02 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Kamis, 18 Agustus 2022 10:01
15 Desa di Malinau Terdampak Limbah Perusahaan

PDAM Batasi Produksi Air Bersih

Warga terdampak limpasan limbah perusahaan mendatangi kantor perusahaan.

MALINAU - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Apa Mening Malinau membatasi produksi air bersih. PDAM turut terdampak pencemaran Sungai Sesayap. Manager Pelayanan Pelanggan PDAM Apa Mening, Sopiansyah mengatakan, keputusan untuk membatasi produksi air bersih telah dibahas sebelumnya secara internal.

“Kita mempertimbangkan terkait soal salah satu Instalasi Air Bersih (IPA) Kuala Lapang yang mengambil atau memproduksi air dari Sungai Sesayap Malinau yang sulit diolah,” kata Sopian.

Sopian menambahkan hal ini mengakibatkan dua kecamatan yang berada di pusat Kabupaten Malinau terdampak. Yakni, Kecamatan Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota dengan 6 desa dan Kecamatan Malinau Barat dengan 9 desa. Sofiansyah kembali menegaskan keputusan tersebut telah sesuai dengan standard operating procedure (SOP) PDAM.

Di lain sisi, puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pecinta Sungai Malinau mendatangi Kantor PT KPUC di Malinau, Rabu (17/8). Sebelum mendatangi kantor, massa telah menutup jalan akses transportasi batu bara yang berada di Desa Sempayang, Malinau Barat.

Koordinator Aliansi Masyarakat Pecinta Sungai Malinau, Fransisco G Tokan mengatakan kedatangannya ke Kantor KPUC untuk meminta pertanggung jawaban terkait masalah limbah. Saat ini sungai-sungai di Malinau tercemar akibat limbah.

“Khususnya masyarakat yang ada di pusat Kabupaten Malinau. Makanya kami minta pihak perusahaan bertanggung jawab dalam menindaklanjuti,” kata Fransisco.

“Tidak boleh ada aktivitas perusahaan sebelum penyelesaian soal air bersih ini selesai. Kita sudah menutup jalan akses batu bara di Desa Sempayang. Hanya truk BBM saja yang kita izinkan lewat untuk membereskan pengerjaan di Desa Langap, tempat tanggul jebol,” tambahnya.

Selain menuntaskan persoalan air bersih, Aliansi Masyarakat Pecinta Sungai Malinau juga meminta untuk dapat menyediakan tangki berisi air bersih bagi masyarakat di pusat Kabupaten Malinau yang terdampak.

Fransisco mengaku Aliansi Pencinta Sungai Malinau ini telah mendapat dukungan dari sejumlah lembaga, termasuk Lembaga Adat Lundayeh Malinau. Hingga berita ini ditulis, Radar Tarakan yang berusaha mengonfirmasi PT KPUC belum mendapat tanggapan atau jawaban.

 

DESAKAN SENATOR

Jebolnya tanggul limbah tambang batu bara milik PT KPUC di Malinau Selatan dinilai merugikan masyarakat. Itu diungkapkan senator Kaltara, anggota Komite III DPD RI Hasan Basri.

Hasan menyampaikan jika pihaknya telah berkomunikasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM) menindaklanjuti hal tersebut.

“Ini bukan kejadian pertama kali, sebelumnya juga begitu merusak lingkungan dan merugikan masyarakat kecil. Kami meminta pemerintah mengusut jebolnya tanggul kolam limbah batubara milik sebuah perusahaan di Kabupaten Malinau ini,” ujarnya, Rabu (17/8).

Selain menyebut kejadian ini selalu berulang setiap tahun, menurutnya hal ini dapat mengakibatkan bencana alam akibat rusaknya ekosistem yang dapat mengancam kehidupan masyarakat di waktu yang akan datang. “Kalau jebolnya tanggul ini disebut sebagai bencana, maka tak masuk akal. Kejadian seperti ini, terjadi setiap tahun. Ini Namanya lalai atau tidak peduli terhadap potensi dampak yang ditimbulkannya,” ungkapnya.

“Kami (DPD RI) sudah mengingatkan berkali-kali, jangan sampai kejadian jebolnya tanggul kembali terulang. Ini mungkin tidak diindahkan,” tegas Hasan.

Atau kejadian itu, pihaknya meminta kementerian terkait melakukan investigasi langsung. Hal itu menghindari pengaburan hasil pemeriksaan. “Kami sudah meminta kepada KLHK, Kementerian ESDM, dapat turun langsung ke Malinau untuk melakukan investigasi. Harus dilakukan investigasi, karena sudah merugikan masyarakat, demikian juga dengan aparat keamanan,” jelasnya.  

“Saya berharap persoalan ini bisa diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kami minta pemerintah berlaku adil dan memperhatikan kepentingan kesehatan dan lingkungan masyarakat luas,” ucapnya.

Diterangkannya, sejauh ini pihaknya terus mengikuti perkembangan tersebut. Menurutnya seharusnya penegakan hukum oleh instansi yang berwenang seperti Polri, KLHK dan Kementerian ESDM dapat lebih tegas. Hal ini menurutnya sangat perlu agar masyarakat tidak memberikan stagnasi berlebihan, dan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah, dan kepada hukum. “Memang tidak bisa dinampikan bahwa, Investasi sangat penting di setiap daerah sebagai kran pembuka lapangan kerja dan perputaran ekonomi. Namun dengan catatan investor wajib taat aturan,” katanya.

“Kalau perusahaan itu beroperasi sesuai aturan yang ada, saya mendukung mereka. Karena kita membutuhkan investasi untuk membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi. Tetapi kalau sudah keterlaluan pemerintah juga harus bersikap tegas,” pungkasnya. (*/hai/*/zac/lim)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 16:00

Pukuli Anak, KW Terancam Penjara Lima Tahun

<p>&nbsp;TARAKAN &ndash; Polres Tarakan menetapkan KW warga Jalan Cendana, Kelurahan Karang…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers