TANJUNG SELOR - Kawasan hutan Kalimantan Utara (Kaltara) masih cukup luas. Berdasarkan data terakhir yang dihimpun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luasan hutan Kaltara masih sekitar 70 persen.
Hal ini menjadi atensi khusus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk terus dijaga. Menurut Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang, luasan hutan lindung di Kaltara saat ini lebih dari 1 juta hektare. Sedangkan tutupan mangrove di Kaltara sekarang sudah di atas 80 ribu hektare.
"Kita akan terus perluas penanaman mangrove. Sabtu besok (hari ini), kita akan lakukan lagi penanaman mangrove di Bebatu, KTT di sebelah lokasi mangrove yang ditanam oleh Presiden lalu," ujar Zainal kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Jumat (12/8).
Mantan Wakapolda Kaltara ini menyebutkan, bibit mangrove yang akan ditanam hari ini sekitar 5 ribu pohon. Diupayakan tutupan mangrove di Kaltara ini sampai 2 ribu hektare. "Untuk (penanaman mangrove) yang kita rencanakan ini lebih kurang 20 hektare," sebutnya.
Zainal mengatakan, terhadap pengawasan hutan yang ada saat ini, semua pihak harus bersinergi. Artinya semua potensi yang ada, termasuk hutan mangrove yang sudah ada saat ini jangan sampai ditebang lagi. "Sekarang kita menanam, jangan sampai itu (mangrove) ditebang lagi," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltara, Syarifuddin mengatakan, untuk penanaman mangrove yang akan dilakukan hari ini sudah dipersiapkan. Termasuk bibit yang akan ditanam sudah standby semua di lokasi. "Bibit dan lahan sudah siap. Jadi tinggal penanaman saja besok (hari ini)," sebutnya.
Ditegaskannya, luasan hutan Kaltara yang masih 70 persenan masih terbilang sangat bagus. Oleh karena itu, kondisi yang ada saat ini harus dijaga secara bersama-sama. Artinya ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga masyarakat.
"Saat ini setiap perusahaan kayu log itu harus menanam kembali. Kalau dari kita di pemerintah, terus menggalakkan penanaman mangrove," ungkapnya.
Selain itu, soal potensi perambahan hutan, Syarifuddin menilai untuk di Kaltara masih sangat kecil. Yang perlu diperhatikan itu hanya saat pelaksanaan pembukaan lahan untuk tempat berladang oleh masyarakat lokal secara turun temurun. "Sistem ladang berpindah itu sudah turun temurun, itu tidak bisa kita larang juga. Tapi kita kontrol. Jadi mereka harus lapor supaya kita bisa awasi," bebernya. (iwk/eza)
