TANJUNG SELOR – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengeluarkan peta rawan bencana di Indonesia, termasuk di Kalimantan Utara (Kaltara) yang langsung disosialisasikan di Tanjung Selor, Kamis (11/8).
Berdasarkan data BNPB dari total wilayah Kaltara, ancaman banjir jadi yang tertinggi dengan tingkat potensi di atas 50 persen. Kemudian ancaman kebakaran hutan lebih dari 30 persen. Sedangkan tanah longsor berpotensi terjadi di beberapa wilayah yang kontur tanahnya berpasir.
Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang mengatakan, pada dasarnya tidak ada yang menginginkan terjadi bencana di daerahnya. Namun antisipasi terjadinya hal itu harus tetap dilakukan, karena ancaman bencana di Kaltara ini relatif tinggi. "Di sini pemangku kebijakan harus bisa mengambil sikap. Penanggulangan bencana ini merupakan tanggung jawab bersama, jadi semua pihak harus bersinergi untuk menolong para korban," ujar Zainal kepada Radar Kaltara, saat ditemui di Tanjung Selor, Kamis (11/8).
Secara umum, kata Zainal, potensi yang tertinggi di Kaltara itu ancaman bencana hidrometeorologi, seperti tanah longsor, banjir dan kebakaran. Bencana hidrometeorologi terbagi atas dua kategori, yakni basah dan kering. "Kalau yang basah itu seperti tahan longsor dan banjir. Sedangkan yang kering seperti kebakaran," jelas mantan Wakapolda Kaltara ini.
Pemetaan daerah rawan bencana sudah selesai dilakukan. Dari lima kabupaten/kota, ada semua potensinya. Seperti di Nunukan, utamanya daerah Pansiangan dan Sembakung, potensi banjir cukup tinggi. "Ini imbas dari kondisi di hulunya, yaitu Malaysia. Kalau di sana (Malaysia, Red) banjir, pasti kita (Kaltara, Red) kena dampaknya," sebut Zainal.
Kemudian untuk Tarakan berpotensi terjadi tanah longsor. Kondisi ini karena kultur tanahnya berupa bukit-bukit pasir. Sehingga begitu dilakukan pembangunan rumah dan pohonnya di tebang, maka potensi terjadi tanah longsor akan semakin tinggi.
Termasuk untuk antisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, Zainal mengimbau kepada masyarakat untuk jangan membakar dan membuang puntung rokok sembarangan. Karena ini salah satu faktor terjadinya kebakaran. "Kita harus sama-sama menjaga dan kita harus terus mempersiapkan diri. Harus ada tindakan cepat dan tepat. Kalau dari kita saat ini terus melakukan sosialisasi dan membentuk desa-desa tangguh bencana," ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati mengatakan, pihaknya telah menyampaikan hasil kajian risiko bencana ke Pemprov Kaltara. Data itu langsung diserahkan ke Gubernur Kaltara. "Dokumen ini bukan hanya menjadi milik BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), melainkan menjadi regulasi yang dipergunakan menjadi acuan seluruh OPD (organisasi perangkat daerah) terkait," tuturnya.
Ia mengatakan, dari kajian risiko bencana ini, ada rencana penanggulangan bencana. Dalam prosesnya, bagaimana ini bisa masuk di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan juga masuk di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Kami siap mendukung secara asistensi dari substansi yang sudah disampaikan dari kajian bencana yang ada, sehingga menjadi perencanaan yang betul-betul tetap aman bagi Kaltara," bebernya.
Untuk antisipasi, tentu yang pertama harus dilihat itu adalah situasi. Artinya tidak bisa jika hanya melihat di titik lokasi kejadian, tapi harus melihat dari hulu sampai hilir. "Informasi yang kami dapatkan, untuk di Kaltara ini hulunya ada di Malaysia. Ini kalau di Malaysia banjir kita pasti akan terkena dampaknya. Jadi ini harus disikapi bersama, bukan hanya di kita," tuturnya. (iwk/ash)
