TANJUNG SELOR – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menargetkan pembangunan pelabuhan khusus (pelsus) di Kawasan Industri Park Indonesia (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi di Tanjung Palas Timur, Bulungan dimulai pada pertengahan Agustus mendatang.
Untuk merealisasikannya, kementerian/lembaga terus mendorong percepatan penyelesaian perizinan. Bupati Bulungan, Syarwani mengatakan, pembahasan percepatan pembangunan pelsus akan kembali digelar antar Pemprov Kaltara, Pemkab Bulungan dan Menko Mareves, setelah sebelumnya digelar rapat koordinasi (rakor) melalui video conference (vicon).
“Insyaallah, besok (hari ini, Red) saya hadir dalam pertemuan tatap muka dengan Kemenko Marves,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Minggu (7/8).
Nantinya, dalam pertemuan itu ada beberapa perizinan yang akan dibahas untuk percepatan pembangunan pelsus. “Tetapi, sekarang ini kita belum tahu. Apakah kewenangan perizinan itu ada di Pemkab Bulungan atau kementerian/lembaga,” ungkapnya.
Namun, kata dia, berdasarkan hasil rapat sebelumnya semua perizinan yang menjadi kewenangan daerah dipastikan sudah klir. Bahkan, saat ini Pemkab Bulungan juga sudah menyelesaikan terkait adendum analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). “Untuk pembangunan pelabuhan sesuai target Kemenko Marves akan dimulai di pertengahan Agustus,” bebernya.
Kerena itu, Kemenko Marves terus berupaya untuk mengejar target pembangunan pelsus. Menurutnya, hal ini sangat mendesak untuk mobilisasi material ke lokasi. “Jadi, pembangunan pelabuhan ini terus dikejar. Sehingga, pembangunan konstruksi di kawasan industri bisa segara dilakukan,” ujarnya.
Berdasarkan laporan dari pengelola kawasan, saat ini mereka juga sudah menyiapkan lahan seluas 20 hektare (ha) sebagai tempat mess karyawan dan penyimpanan alat berat di lokasi tersebut. “Kalau menggunakan jalan yang ada sekarang ini tentu sulit. Apalagi kondisi jalan yang rusak,” bebernya.
Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Bulungan, Ingkong Ala mengaku akan terus melakukan evaluasi terhadap progres yang dilakukan oleh pengelola kawasan. “Kita juga terus mendorong agar pengelola kawasan berkomitmen untuk merealisasikan kawasan industri tersebut,” ujarnya.
Untuk itu, pengelola kawasan diminta untuk melaporkan seluruh kegiatan di lapangan. Sehingga, Pemkab Bulungan mengetahui kendala yang dihadapi saat ini.
“Kami sudah sampaikan kepada pengelola kawasan untuk melaporkan kegiatan di lapangan secara berkala. Jadi, kita bisa mengetahui apa yang menjadi kendala di lapangan,” ungkapnya. (*/jai/eza)
